Pelantikan empat pejabat pimpinan tinggi pratama dan 50 kepala sekolah oleh Wali Kota Padang, Fadly Amran, pada Senin (2/3), menandai babak baru dalam manajemen birokrasi di lingkungan Pemerintah Kota Padang. Di tengah ekspektasi publik yang kian tinggi, momentum ini bukan sekadar seremoni serah terima jabatan, melainkan sebuah pertaruhan kredibilitas bagi visi "Kejayaan Kota Padang".
Pilihan figur seperti Sonny Budaya Putra sebagai Inspektur dan Tri Hadiyanto di sektor Perkim mencerminkan upaya penyegaran di pos-pos vital. Namun, publik patut bevaluas, apakah pergeseran ini didasari oleh evaluasi kinerja berbasis data (merit system) atau sekadar pengisian kekosongan administratif? Wali Kota secara tepat menekankan bahwa jabatan boleh berubah, namun komitmen harus tetap. Kalimat ini adalah pengingat keras bahwa ASN di Padang tidak boleh terjebak dalam zona nyaman "mutasi rutin". Tantangan di sektor perumahan, perlindungan anak (P3AP2KB), hingga pengawasan internal memerlukan lebih dari sekadar pejabat baru, mereka memerlukan terobosan yang nyata.
Pelantikan 50 kepala sekolah (SD dan SMP) menjadi sorotan khusus. Penekanan pada program Padang Juara dan Smart Surau menunjukkan ambisi besar untuk mengawinkan kualitas intelektual dengan penguatan karakter religius.
Namun, kita harus bersikap kritis terhadap implementasi di lapangan. Kepala sekolah yang baru dilantik menghadapi tantangan berat:
• Digitalisasi Sekolah: Sejauh mana "Smart Surau" benar-benar terintegrasi dengan teknologi, bukan hanya papan nama.
• Kesenjangan Kualitas: Memastikan standar pendidikan merata di seluruh kecamatan di Kota Padang.
Instruksi Wali Kota agar setiap program memiliki indikator kinerja yang jelas dan terukur adalah angin segar. Masyarakat tidak lagi butuh laporan "asal bapak senang", melainkan perubahan konkret pada pelayanan publik dan kualitas lulusan sekolah.
Kita mengapresiasi langkah cepat Wali Kota dalam menata barisan birokrasinya. Namun, ujian sesungguhnya bukan pada hari pelantikan, melainkan pada seratus hari kerja pertama para pejabat tersebut. Tanpa pengawasan yang ketat dan keberanian untuk mencopot mereka yang gagal memenuhi indikator, visi "Padang Juara" hanya akan menjadi slogan yang menghiasi dinding-dinding kantor pemerintahan.
Padang, 3 Februari 2026
Oleh: Andarizal
