Sumatera Barat belum sepenuhnya pulih. Luka akibat banjir bandang di penghujung tahun 2025 masih menganga di berbagai sudut wilayah hingga kini, mulai dari Kota Padang hingga pelosok nagari. Namun, di tengah puing rumah yang hanyut dan urat nadi ekonomi yang terputus akibat jembatan serta jalan yang raib diterjang air bah, masyarakat justru disuguhi pemandangan yang kontras, sebuah panggung teatrikal dari para pemangku kebijakan.
Memasuki momentum politik dan bulan suci, fenomena "Safari Ramadan" bedah rumah dan bagi-bagi bantuan mendadak memenuhi linimasa media sosial. Mulai dari Facebook, instagram hingga TikTok, wajah-wajah pemimpin daerah tampil berseri-seri menyerahkan bantuan tunai dan sembako. Sayangnya, ada aroma yang kurang sedap di balik kedermawanan tersebut. Bantuan yang disalurkan disinyalir kuat bersumber dari dana umat melalui BAZNAS atau dana kemitraan CSR, namun dikemas sedemikian rupa seolah-olah lahir dari kocek pribadi sang pejabat.
Secara etika pemerintahan, personalisasi bantuan publik adalah bentuk pengaburan fakta. Dana BAZNAS dan CSR memiliki regulasi peruntukan yang jelas dan merupakan hak rakyat yang dikelola oleh negara. Mengambil kredit politik atas dana tersebut, terutama di hadapan masyarakat yang sedang berduka bukanlah cerminan pemimpin yang melayani, melainkan pemimpin yang sedang berinvestasi suara di atas penderitaan warganya sendiri.
Masyarakat hari ini tidak butuh "omon-omon" atau janji manis yang menguap bersamaan dengan unggahan konten. Yang dibutuhkan adalah kinerja nyata yang terukur. Berapa kilometer jalan yang telah tersambung kembali? Berapa banyak jembatan permanen yang sudah mulai dibangun untuk menggantikan jembatan darurat yang membahayakan nyawa? Mengapa progres infrastruktur terkesan jalan di tempat, sementara kreativitas membuat konten pencitraan justru melaju kencang?
Sumatera Barat adalah tanah yang menjunjung tinggi filosofi Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah (ABS-SBK). Dalam tatanan adat Minangkabau, seorang pemimpin adalah sosok yang "didahulukan selangkah, ditinggikan seranting". Maknanya dalam, mereka adalah pelayan yang paling depan memikul beban, bukan orang yang minta dilayani atau haus akan pujian di layar ponsel.
Fenomena "amnesia" terhadap nasib rakyat miskin dan tingginya angka pengangguran saat ini menunjukkan adanya pergeseran nilai yang mengkhawatirkan. Pemimpin yang hanya sibuk bersafari demi citra, sementara rakyatnya masih bertaruh nyawa menyeberangi sungai karena jembatan tak kunjung diperbaiki, telah mencederai prinsip Raso jo Pareso (Rasa dan Periksa). Mereka mungkin paham filosofi itu secara teori, namun praktiknya seolah pura-pura lupa karena silau oleh syahwat kekuasaan.
Kritik ini bukan berarti menafikan pentingnya kehadiran pemimpin di tengah masyarakat. Namun, kehadiran tersebut haruslah membawa solusi sistemik, bukan sekadar solusi kosmetik. Membangun kembali infrastruktur adalah kewajiban konstitusional yang dibayar melalui pajak rakyat, sedangkan memberi bantuan adalah tanggung jawab moral yang tak perlu dipamerkan dengan kamera profesional dan tim kreatif.
Masyarakat Sumatera Barat dikenal sebagai pemilih yang kritis dan rasional. Pilkada dan Pilgub mendatang harus menjadi momentum evaluasi total terhadap mereka yang sedang menjabat. Rekam jejak digital tidak akan pernah berbohong. Apakah kita akan kembali memilih pemimpin yang hanya pandai bersolek di layar gawai, atau pemimpin yang tangannya kotor oleh debu pembangunan demi kepentingan rakyat?
Jangan sampai penderitaan rakyat akibat bencana menjadi tangga bagi mereka untuk naik kembali ke kursi kekuasaan, sementara jembatan yang mereka janjikan tetap tinggal kerangka di dasar sungai. Rakyat butuh bukti nyata di lapangan, bukan sekadar konten untuk sekadar "FYP" di media sosial.
Padang, 6 Maret 2026
Oleh: Andarizal
