Inspeksi mendadak (sidak) Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah, ke SMAN 1 Sungai Geringging menyisakan catatan penting bagi dunia pendidikan kita. Dalam video yang beredar, kita melihat pimpinan daerah tersebut tidak sekadar mengecek kehadiran di atas kertas, tetapi juga menelusuri sudut-sudut sekolah, menyoroti tumpukan kursi rusak, hingga kondisi sanitasi. Ada ketegasan yang ditunjukkan, namun ada pula realitas yang perlu dibedah secara jujur.
Kritik Gubernur mengenai guru yang hanya datang saat memiliki jam mengajar adalah sebuah "alarm" bagi etos kerja di institusi pendidikan. Jika sekolah dipandang hanya sebagai tempat "transaksi" guru datang, mengajar, lalu pulang, maka kita telah mereduksi peran pendidikan itu sendiri. Pendidikan adalah ekosistem yang membutuhkan kehadiran (presensi) fisik dan emosional untuk membangun karakter siswa. Kehadiran guru di sekolah bukan hanya untuk menunaikan jam mengajar, tetapi untuk menjadi teladan, membangun interaksi di luar kelas, dan mengawasi dinamika sekolah.
Namun, di sisi lain, kita harus bertanya, apakah kebijakan "datang saat mengajar" ini lahir dari inisiatif guru semata, atau ada sistem manajemen sekolah yang longgar dan gagal memberikan arahan? Mengkritisi guru tentu perlu, namun membenahi pola kepemimpinan kepala sekolah dan sistem supervisi dari Dinas Pendidikan adalah kunci yang lebih fundamental.
Selain persoalan absensi, temuan Gubernur mengenai fasilitas yang tidak terurus, seperti tumpukan kursi rusak dan kebersihan area sekolah memberikan gambaran yang lebih besar, ada persoalan tata kelola manajemen. Lingkungan sekolah yang kumuh dan tidak terawat adalah cermin dari bagaimana sebuah lembaga dikelola. Bagaimana kita bisa menuntut kedisiplinan guru jika lingkungan tempat mereka bekerja tidak mencerminkan keteraturan?
Fasilitas sekolah adalah ruang belajar bagi siswa. Membiarkan sampah berserakan dan sarana prasarana terbengkalai justru mengirimkan pesan bawah sadar kepada siswa bahwa kedisiplinan dan kerapian bukanlah prioritas.
Sidak memang efektif untuk memberikan "shock therapy" dan menunjukkan kehadiran pemimpin di lapangan. Namun, sidak bukanlah obat tunggal. Kita berharap langkah Gubernur ini diikuti oleh audit manajemen yang komprehensif. Perlu ada evaluasi menyeluruh mengapa SMAN 1 Sungai Geringging, dan mungkin sekolah-sekolah lain bisa sampai pada titik di mana kedisiplinan dianggap opsional dan perawatan aset diabaikan.
Pemerintah Provinsi perlu hadir tidak hanya untuk "menegur," tetapi untuk memfasilitasi perbaikan. Jika guru diminta disiplin, maka sistem absensi harus "fair". Jika sekolah diminta bersih dan tertata, maka anggaran pemeliharaan dan pengawasan harus dipastikan tepat sasaran.
Pada akhirnya, pendidikan adalah tanggung jawab kolektif. Gubernur telah menjalankan perannya sebagai pengawas tertinggi. Kini, bola berada di tangan Dinas Pendidikan, para kepala sekolah, dan guru untuk mengubah teguran tersebut menjadi perbaikan sistemik. Karena pendidikan di Sumatera Barat tidak bisa hanya dibangun dengan teguran di depan kamera, melainkan dengan pembenahan sistem yang konsisten, berkeadilan, dan berkelanjutan.
"Pada akhirnya, publik tidak butuh tontonan kemarahan di depan kamera jika tidak berujung pada perbaikan yang permanen. Sidak ini adalah ujian bagi integritas birokrasi kita. Apakah ini benar-benar langkah perbaikan, atau sekadar komoditas citra untuk memuaskan mata pemilih? Organisasi pers Kolaborasi Jurnalis Indonesia (KJI) akan menagih janji perubahan ini. Kami tidak akan hanya mencatat teguran yang diucapkan, tetapi kami akan memantau apakah ada perubahan sistemik dalam satu bulan ke depan. Ingat, pendidikan adalah masa depan yang dipertaruhkan, ia terlalu berharga untuk sekadar dijadikan panggung politik jangka pendek.
Catatan: Tulisan ini merupakan refleksi atas pentingnya sinergi antara kepemimpinan, kedisiplinan, dan manajemen sarana prasarana dalam menciptakan lingkungan belajar yang ideal bagi generasi penerus Sumatera Barat.
Padang, 23 April 2026
Oleh: Andarizal
