Di era di mana "tampilan" sering kali dianggap lebih nyata daripada "kenyataan," wajah kepemimpinan kita tengah mengalami pergeseran fungsi yang mengkhawatirkan. Pemimpin yang seharusnya menjadi arsitek kebijakan, kini lebih gemar menjadi aktor di depan kamera. Fenomena ini bukan sekadar soal adaptasi digital, melainkan sebuah sinyalemen keroposnya integritas ketika garis batas antara bantuan institusional dan kebaikan personal dikaburkan demi syahwat pencitraan.
Salah satu pemandangan yang jamak kita saksikan, terutama di wilayah seperti Sumatera Barat yang kental dengan nilai religius adalah prosesi penyerahan bantuan bedah rumah atau sembako. Narasi yang dibangun sering kali menyentuh sisi emosional, seorang kepala daerah turun langsung, merangkul warga miskin, dan memberikan bantuan dengan raut wajah penuh welas asih.
Namun, ada sebuah ironi yang tersembunyi di balik lensa kamera. Dana yang diserahkan bukanlah hasil keringat sang pejabat, melainkan dana yang dihimpun oleh BAZNAS, dana zakat, infak, dan sedekah dari umat. Ketika seorang Gubernur atau Walikota hadir dan seolah-olah memosisikan diri sebagai "sang pemberi" utama, ia sebenarnya sedang melakukan distorsi informasi. Ia memetik simpati politik dari pohon yang akarnya adalah kewajiban agama rakyatnya sendiri.
Pertanyaan mendasar yang muncul adalah, jika BAZNAS memiliki struktur amil yang lengkap, petugas survei yang kompeten, dan mekanisme penyaluran yang sudah diatur syariat, mengapa kepala daerah harus selalu tampil sebagai "kurir" utama?
Jawabannya mungkin pahit, karena kemiskinan telah menjadi komoditas visual yang laku dijual di media sosial. Ketika seorang pemimpin lebih sibuk memoles feed Instagram dengan konten "flexing" kepedulian daripada membedah laporan makro tentang pengangguran atau kemiskinan yang sistemik, ia sedang mengidap sindrom Kepemimpinan Narsistik. Ia lebih butuh validasi "Like" daripada solusi nyata yang berkelanjutan.
Hadits Nabi SAW telah memberikan peringatan keras mengenai ciri-ciri munafik, dusta, ingkar janji, dan khianat terhadap amanah. Dalam konteks modern, pengkhianatan amanah tidak selalu berbentuk korupsi uang secara langsung. Menggunakan waktu kerja untuk pencitraan berlebih, memanfaatkan jabatan untuk kepentingan elektoral terselubung, dan bersilat lidah seolah-olah program rutin lembaga adalah kemurahan hati pribadinya, adalah bentuk-bentuk pengkhianatan terhadap substansi kepemimpinan.
Seorang pemimpin yang otentik seharusnya membangun sistem agar kemiskinan berkurang, sehingga ia tidak perlu lagi turun ke lapangan untuk membagi-bagikan sembako di depan kamera. Sebaliknya, pemimpin yang haus pencitraan justru membutuhkan "kemiskinan yang abadi" sebagai latar belakang foto-foto heroiknya.
Kepercayaan publik adalah mandat yang suci, bukan cek kosong untuk pamer ego. Di tengah gemerlap konten media sosial, masyarakat harus mulai cerdas membedakan mana pemimpin yang sedang bekerja keras membangun sistem, dan mana yang sekadar sedang "akting" memanjat panggung kekuasaan.
Pemimpin yang menjadikan penderitaan rakyat sebagai properti konten, sambil menggunakan dana umat sebagai alat kampanye, sejatinya telah kehilangan kompas moralnya. Jika narasi "peduli" hanya muncul saat kamera menyala, maka kekaguman publik adalah sebuah kekeliruan yang harus segera disadari. Sebab, pemimpin yang layak dikagumi adalah ia yang tangannya lebih sibuk memegang pena kebijakan daripada menggenggam tongsis kamera.
Padang, 4 Maret 2026
Oleh: Andarizal
