JAKARTA – Sebuah pernyataan tegas keluar dari mulut Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Doddy Hanggodo, terkait loyalitas aparatur negara. Dalam sebuah kesempatan yang terekam kamera pada 12 April 2026, Doddy menekankan bahwa tidak ada ruang bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) untuk bermain-main dengan program prioritas Presiden Prabowo Subianto.
Doddy Hanggodo tidak menutup-nutupi kekesalannya terhadap pihak-pihak di internal kementerian yang dianggap menghambat atau tidak sejalan dengan visi pimpinan negara. Dengan nada bicara yang lugas, ia bahkan menantang mereka yang merasa tidak cocok dengan kebijakan Presiden untuk segera menanggalkan seragam korpsnya.
"Kalau memang ada ASN-ASN yang enggak suka dengan Pak Presiden Prabowo Subianto, keluar dari ASN! Berhenti dari ASN!" tegas Doddy dalam video yang dirilis oleh Lingkar TV.
Ia menegaskan bahwa program-program strategis, terutama yang menyentuh langsung kesejahteraan masyarakat seperti pengentasan kemiskinan ekstrem, adalah harga mati yang tidak boleh diganggu gugat oleh kepentingan atau preferensi pribadi oknum pegawai.
Bukan sekadar gertakan, Menteri PUPR juga menyoroti progres teknis di lapangan. Ia menuntut adanya langkah-langkah konkret agar seluruh target pembangunan dan program strategis dapat diselesaikan sesuai jadwal yang telah ditentukan.
20 Juni 2026: Target penyelesaian seluruh progres fisik dan administratif utama.
30 Juni 2026: Seluruh laporan harus sudah dalam kondisi bersih (clear) secara keseluruhan.
1 Juli 2026: Target implementasi penuh atau peresmian program-program terkait.
Ketegasan Doddy ini berakar dari pengalamannya yang mengaku pernah bertindak sangat keras di masa lalu demi menegakkan kedisiplinan. Ia pun menjanjikan sebuah evaluasi besar-besaran atau "bongkar habis" terhadap seluruh rencana strategis kementerian pada pekan depan.
"Minggu depan, saya akan pasti bongkar habis tuh rencana strategis. Saya sudah kasih peringatan berbulan-bulan," tambahnya, merujuk pada kekecewaannya terhadap progres kontrak dan koordinasi yang dianggapnya masih berbelit-belit.
Langkah berani Menteri PUPR ini mengirimkan pesan kuat ke seluruh jajaran birokrasi, bahwa di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo, efisiensi dan loyalitas terhadap visi nasional adalah syarat mutlak bagi setiap abdi negara. (And)
