PADANG - 22 NOVEMBER 2024 - Pengurus organisasi Kolaborasi Jurnalis Indonesia (KJI) penuhi undangan Kepala Balai Wilayah Sungai Sumatera V Padang Naryo Widodo. Kedatangannya disambut langsung oleh orang nomor satu di lembaga tersebut.

Dalam pertemuan itu, banyak hal yang dibahas terutama tentang bagaimana pembangunan dibawah tanggung jawab BWSS-V Padang bisa berjalan sebagaimana yang diharapkan. Untuk mencapai tujuan tersebut mesti ada kolaborasi antara BWSS-V Padang dengan awak media.

Pertemuan yang hanya berlangsung setengah jam itu berjalan penuh dengan rasa kekeluargaan, demikian sampaiyan Deni Han salah seorang petinggi KJI yang turut bicara dalam pertemuan tersebut.

"Sebagai kontrol sosial dan mitra dari BWSS V Padang kami siap bersinergi membantu mengawasi pelaksanaan pembangunan infrastruktur yang tersebar di bumi minang ini," ujar Deni.

Bak pantun bersambut, Naryo Widodo dalam penyampaian mengucapkan terimakasih atas kedatangan teman-teman pers yang tergabung di KJI ke gedung BWSS V Padang.

"Sebagai pimpinan yang baru, saya mohon maaf, karena baru bisa bertemu dengan kawan-kawan hari ini sebab, beberapa waktu belakangan ini saya sibuk bolak ke pusat," ucap Naryo.

Dan hari ini baru berkesempatan untuk dapat bertemu dengan kawan-kawan wartawan, tuturnya.

Dikesempatan itu, Kabalai yang didampingi salah satu pejabat tinggi di BWSS V Padang bernama Rizki Wahyudi mengulas sedikit perjalanan hidupnya dari awal karirnya sampai dia menjabat sebagai Kepala di BWSS V Padang sekarang ini.

Bukan hanya itu, dia juga memaparkan program-program BWSS V Padang kedepannya. Yakni, salah satu rencana BWSS V Padang akan membangun infrastruktur yang bernama sabo dum.

"Pembangunan Sabo Dum menjadi program utama BWSS V Padang di tahun depan,"ungkap Naryo.

Apa itu Sabo Dum?. Sekelumit Naryo menjelaskan tentang apa yang disebut dengan Sabo Dum itu.

Sabo Dum merupakan bangunan pengendali aliran lahar yang dibangun melintang pada alur sungai untuk menahan, menampung dan mengalirkan sebagian material atau sedimen agar terbawa aliran dan meloloskan air ke hilir,papar Kabalai itu singkat.

Naryo juga berharap kawan-kawan pers khususnya yang datang dapat bersinergi agar pembangunan Sabo Dum dapat berjalan lancar sesuai yang diharapkan.

Pertemuan singkat di BWSS-V Padang ini dihadiri oleh ketua founder KJI yakni Andarizal, pembina KJI, Basril Basyar (BB), ketua bidang regional 2 KJI Kairul Rahman, dan juga ketua bidang infrastruktur daerah Deni Handani.

Dikesempatan itu, BB yang merupakan wartawan senior di Sumbar ini juga menyampaikan terimakasih atas undangan pertemuan oleh BWSS V Padang kepada KJI.

"Semoga pertemuan KJI dengan Kabalai yang baru ini dapat menjadi awal yang lebih baik lagi terhadap pembangunan infrastruktur, khususnya infrastruktur di bidang sumber daya air yang ada diwilayah Sumbar," tutup Bebe. (Cr)

PADANG - 18 NOVEMBER 2024 - Ketua Dewan Pembina DPP KJI Dr. Basril Basyar MM sesalkan sikap Kepala Bagian Tata Usaha (Kabag TU) Balai Wilayah Sungai Sumatera V (BWSS-V) Padang Vidi, yang tidak merespon surat masuk ke lembaga itu.

Sikap tidak bersahabat seperti itu tidak perlu terjadi kalau kepala TU itu mengetahui adat dan filosofi orang Minang, ujar Basril Basyar, yang pernah meraih penghargaan “Press Card Number One” di istana wapres Yusuf Kalla pada 28 April 2017 lalu.

Dikatakan Basril Basyar sang tokoh pers Sumbar, sifat orang Minang itu menghargai setiap orang yang datang dan bertanya ke kantor, bersikap ramahlah dan bersahabat. Apalagi terhadap wartawan yang bergerak di bidang media massa.

Pekerjaan wartawan itu menginformasikan dan melakukan sosial kontrol terhadap kegiatan- kegiatan publik yang dananya bersumber dari pemerintah, apa itu APBN ataupun APBD.

Sepanjang aparatur itu menggunakan dana APBN, dia tidak bisa menutup diri terhadap informasi publik. Pendanaan dari kegiatan publik tidak bisa disembunyikan, bisa dikenakan UU Keterbukaan Informasi Publik.

Oleh sebab itu, diminta kepada ka TU WBSS-V Padang agar merespon setiap surat yang masuk dan menjelaskan keterangan apa yang diperlukan.

Sifat tertutup dan mengelak yang dilakukan ka TU WBSS-V Padang bukan saja melanggar adat dan etika, tetapi juga melanggar UU Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Ancamannya bisa dua tahun penjara, ujarnya.

Kemudian, Ketua Dewan Pembina KJI Basril Basyar, itu meminta agar ka TU BWSS-V Padang ini memperhatikan adat, budaya dan yang lebih penting itu UU Keterbukaan Informasi, jelasnya.

Disisilain, Kabag TU Balai Wilayah Sungai Sumatera V (BWSS-V) Padang Vidi, saat dikonfirmasi awak media lewat WhatsApp (WA), tetap tidak berjawab. Sementara, berdasarkan informasi yang dihimpun Vidi memang tipikal arogan serta terkesan tertutup, ulah oknum seperti ini biasanya dapat merusak karir orang nomor satu di instansi tempat ia bernaung.

(An)

PADANG - 13 NOVEMBER 2024 - Pihak organisasi kewartawanan Kolaborasi Jurnalis Indonesia (KJI) sangat menyayangkan kurangnya akhlak dan etika oknum Kasubag Tata Usaha Balai Wilayah Sungai Sumatera V (BWSSV) Padang yang tidak merespon surat masuk. 

Harusnya, surat masuk dibalas dengan surat bukan didiamkan, oknum TU tersebut mungkin tidak sadar kalau hidupnya itu dibiayai oleh negara yang bersumber dari pajak masyarakat.

Untuk diketahui, KJI adalah wadahnya awak media dari Sabang Sampai Merauke, yang mana didalam tergabung wartawan mulai dari media online, media cetak, media tv. Selain itu, KJI juga bukan organisasi abal-abal, sebab KJI berbadan hukum. Hal ini disampaikan oleh Andarizal ketua founder KJI.

Kekecewaan sang founder KJI ini berawal dari setelah surat yang dikirim ke BWSSV Padang tidak berespon, kemudian dilakukan penelusuran ke resepsionis yang menerima surat KJI pada tanggal 18 Oktober 2024 yang lalu, akhirnya diketahuilah dari resepsionis tersebut kalau surat KJI sudah diserahkan ke Vidi Kasubag TU BWSS-V Padang. Dan, surat ini mentok setelah sampai di tangan Vidi. Ada apa?

Karena balasan surat tidak kunjung datang maka Vidi kemudian dihubungi oleh pihak KJI, baik melalui tulisan lewat WhatsApp (WA) juga telepon, Vidi tidak berjawab alias bungkam. Biasanya, ulah oknum pongah seperti inilah yang merusak karir pimpinan instansi tempatnya bernaung.

Sosok Kasubag TU kurang etika seperti ini tidak layak dipertahankan oleh Kepala BWSSV Padang yang baru saja menjabat. Karena, selain pongah, Vidi diketahui tidak profesional dibidangnya. Dan banyak pihak meyakini, jika Vidi masih dipososi ini karir Kabalai baru bisa rusak oleh ulahnya, kasihan kita sama Kabalai BWSS-V Padang baru ini, ujar Andarizal. **

PADANG - 22 SEPTEMBER 2024 - Sekretaris Jenderal organisasi kewartawanan Kolaborasi Jurnalis Indonesia (KJI), Herman Tanjung, mengapresiasi kerja cepat, kerja tuntas Polda Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) berserta jajarannya dalam pengungkapan kasus meninggalnya "Nia" gadis penjual goreng di Padang Pariaman. 

Sebagaimana diketahui, terduga pelaku pembunuh dan pemerkosaan terhadap Nia Kurnia Sari, berhasil ditangkap saat bersembunyi di plafon rumah kosong, pada Kamis (19/9) sekitar pukul 15.00 di Guguak Gajah, Kayutanam Padang Pariaman.

Pencairan pelaku tindak kriminal Indra Septiarman oleh Kepolisian Resort Padang Pariaman ini didukung besar oleh segenap masyarakat Padang Pariaman. Penyisiran ke tempat-tempat yang belum tersentuh dilakukan, dan akhirnya pelarian tersangka terhenti di hari ke-11. Kemudian, proses pemeriksaan, "IS" pun telah mengakui perbuatannya kepada pihak kepolisian.

Bahkan, Herman  juga mengapresiasi sikap masyarakat yang telah berperan aktif dalam mendukung dan memberikan informasi kepada pihak berwajib terkait pencarian tersangka yang terkesan brutal tersebut.

Tindak kriminal yang dilakukan "IS" telah menyulut kemarahan besar masyarakat Padang Pariaman, aksi penangkapan "IS" dibanjiri oleh warga setempat yang terbakar oleh kemarahan, namun standar operasional penangkapan yang dilakukan oleh kepolisian telah menyelamatkan "IS" dari amukan masa.

"Saat penangkapan IS, masa yang terbakar kemarahan telah banyak menunggunya dan berdesak-desakkkan diluar rumah, namun kepolisian tetap menggunakan SOP yang ketat dalam penangkapan, hal ini sungguh luar biasa, IS akhirnya selamat dari amukan masa", papar Herman.

PADANG – 7 SEPTEMBER 2024 - Pengurus organisasi Kolaborasi Jurnalis Indonesia “KJI” kunjungi Dewan Penasehat DPP-KJI yang tidak lain adalah Ketua Lembaga Kerapatan Adat Alam Minang Kabau (LKAAM) Sumatera Barat (Sumbar). Yakni,  Letnan Kolonel Laut (Purn.) Dr. H. Fauzi Bahar Datuak Nan Sati, M.Si.  

Dalam pertemuan, sesuai dengan kapasitasnya sebagai penasehat Fauzi mengajak pengurus KJI yang tergabung dalam Dewan Pimpinan Wilayah KJI Sumbar, agar dapat berperan aktif untuk kemajuan Kota Padang, khususnya Sumbar.

Fauzi, sosok yang selalu mendengungkan pondasi agama tatkala menjadi walikota dua periode di Kota Padang, telah dirasakan kehadiranya oleh masyarakat. Bahkan program wajib berjilbab bagi wanita telah jadi percontohan di Sumbar maupun Nasional. 

Sebagai sosok pemimpin yang bertanggungjawab terhadap masyarakat, sama kita ingat ketika gempa dasyat meluluhlantakan Kota Padang, Fauzi Bahar dengan gagah berani menuju RRI menyelamatkan warganya yang kala itu panik dan ketakutan.

Kepedulian terhadap nagari, anak dan kemenakan, tertanam kuat dihati Fauzi Bahar sang pencetus Asmaul Husna. Agama dan adat yang menjadi Filosofis Minang,  ia pegang teguh. Karena komitmennya itulah Fauzi Bahar dipercaya menjadi Ketua LKAAM Sumbar.

Kini, pilgub dan pilkada bakal digelar di Sumbar. Kota Padang, sebagai ibukotanya Sumbar tengah menanti sosok pemimpin yang bisa membawa perubahan kearah lebih baik. Begitu juga dengan Sumbar.

Menyingkapi hal ini, sebagai Ketua LKAAM yang peduli terhadap Ranah Minang, Fauzi barharap agar Sumbar dipimpin oleh orang yang benar-benar mempuyai visi-misi membawa Sumbar kearah lebih baik, bukan sebaliknya. Begitu juga dengan Kota Padang, serta derah lain yang ada di Sumbar.

“ Kedepannya kita berkeinginan supaya Sumbar, dan Kota Padang bisa menjadi lebih baik. Agar terealisasi tentu pemimpinnya mesti bijaksana dan tegas, serta berkomitmen membawa perubahan,”harap Fauzi, dalam diskusinya dengan pengurus organisasi kewartawanan KJI, yang Dewan Pimpinan Pusat (DPP) nya berada di Kota Padang.

Turut hadir dalam pertemuan, Andarizal Ketua Pendiri KJI, Peter Prayuda Ketua DPW-KJI Sumbar, Basril Basyar Dewan Kehormatan KJI, Windoe Reganda Ketua Regional 2, Eka Yunita Sari Bendahara Umum KJI, Devrizaldy, S.Pt, MM, C.Med Ketua Bidang Internasional & Hub Antar Lembaga, Zulfadli Ketua Bidang Organisasi Umum & Humas, Gusni Ketua Bidang Sosial & Budaya, serta beberapa anggota KJI lainnya.  **

PADANG - Bakal calon Walikota Padang periode 2024-2029 Fadli Amran  menyampaikan komitmennya tidak akan bermain proyek meminta  fee sekian persen dari proyek- proyek yang dikerjakan di wilayah kota Padang.

Hal itu disampaikan Fadli Amran ketika menyampaikan visi misinya untuk maju sebagai calon walikota Padang periode 2024-2029 kepada wartawan yang tergabung dalam Kolaborasi Jurnalis Indonesia ( KJI) di salah cafe di kawasan jl Ahmad Dahlan tadi siang.

Sebagai putra yang dilahirkan dan dibesarkan di kota Padang, Fadli Amran ingin memberikan contoh kepada bawahan dan pegawai di lingkungan kota Padang agar bisa bekerja bersih dan profesional.

"Tidak main proyek mengatur tender dan menentukan pemenang dan akhirnya mendapatkan "fee" dari hasil proyek tersebut" tegas Fadli.

Sebagai anak muda, Fadli ingin memberikan contoh dan memulai komitmen dan keteladanan dari diri ia sendiri. " Saya berjanji, tidak akan minta-minta fee seperti yang mungkin terjadi di berbagai daerah dan instansi saat ini, " kata Fadli 

Ada yang mengatakan untuk pekerjaan tanpa tender atau PL, kontraktornya harus keluarkan 20 persen dana dari nilai proyek dan untuk proyek biasa 2,5 persen. " Saya jamin hal itu tidak akan saya lakukan bila terpilih jadi walikota, "sebut Fadli.

Kepada kepala- kepala dinas dan pimpro saya akan sampaikan komitmen itu. Bagi yang tidak sanggup,silahkan mundur, tidak bergabung dengan saya, katanya.

Selain menyampaikan komitmennya, Fadli juga menyampaikan visi dan misinya yang intinya meningkatkan kolaborasi terhadap segala potensi yang dimiliki kota Padang.

Sebuah visi tentu mencakup banyak hal dan persoalan mendasar di kota Padang. Ia menyebutkan bagaimana membangun " smart city" kota pintar.

Smart city melingkupi berbagai hal, masalah lingkungan, pemerintahan, kesehatan, perekonomian, mobilitas dan aspek penting lainnya.

Fadli mengurai poin- poin "smart city" seperti yang dikembangkan kota-kota besar di Indonesia. Ia juga bicara terkait kearifan lokal budaya dan agama.

Pertemuan Fadli dengan kalangan wartawan berlangsung hangat dan bersemangat. Berbagai persoalan kota diangkat dalam pertemuan, termasuk juga tawuran massal . ( bb).

PADANG - 25 AGUSTUS 2024 - Organisasi Kewartawanan Kolaborasi Jurnalis Indonesia (KJI) terus melakukan pengembangan sayap. Untuk wilayah Kabupaten Barito Selatan, Kalimantan Tengah, plang merek KJI bakal terpajang, ini strukturnya.

Ketua, NedhyRoss Glandazz Sy Ikat, SE

Wakil Ketua 1 Dirmanto

Sekretaris, Noor Yuriani Sy Ikat

Wakil Sekretaris, Evie Sy Ikat, Spd., Mpd.

Bendahara, Junai Metal Ketab

Siwo : Rusna Levia Hikelman

Anggota, NR Ellanx militan, Icho Dhian Putra

Dalam hal ini, sekretaris jenderal KJI Herman Tanjung berharap kepada calon pengurus KJI yang ada di Kabupaten Barito Selatan, semoga bisa menjalankan amanah dan patuh serta tunduk pada aturan yang tertuang dalam AD ART KJI.

“Saya berharap kepada rekan-rekan KJI yang ada di Barito Selatan semoga bisa menjaga amanah. Pasang plang merek KJI di sekretariat. Mari bersama kita besarkan organisasi ini, teruslah berinovasi untuk kemajuan negeri yang sama-sama kita cintai, harap Herman. **

PADANG - 19 AGUSTUS 2024 - Setelah melaksanakan pengukuhan terhadap pengurus organisasi kewartawanan Kolaborasi Jurnalis Indonesia (KJI). Maka, ketentuan tentang memiliki Kartu Tanda Anggota KJI wajib. Hal ini ditegaskan oleh Andarizal Ketua Founder KJI.

Bagi seluruh pengurus baik DPP, DPW dan DPC KJI yang ada di seluruh tanah air wajib memiliki KTA-KJI. Sebab, KTA-KJI adalah sebagai tanda pengenal dan juga sebuah pernyataan keikutsertaan sebagai anggota yang syah. 

Jadi, hanya pengurus dan anggota yang memiliki KTA-KJI yang diakui. Intinya, jika tidak memiliki KTA-KJI meskipun sudah mendapatkan surat mandat dari pengurus bukan anggota KJI, tegasnya.

“Dalam hal KTA, masing masing pengurus ada nomor registrasinya, mulai dari DPP, DPW, DPC serta anggota ada nomor registrasi dan juga Barcode. Kemudian, nama mereka ada di Box redaksi website resmi KJI yakni, kolaborasijurnalisindonesia.com, jika nama pengurus dan anggota tidak ada di website bukan anggota KJI,” jelasnya.

Kemudian harapnya, sebagai organisasi kewartawanan, diminta kepada pengurus dan juga anggota KJI wajib untuk mentaati kode etik profesi jurnalis. Maka dari itu, bersama kita menjaga marwah organisasi.

SUMBAR - Kolaborasi Jurnalis Indonesia (KJI), sebuah inisiatif yang bertujuan mengangkat standar jurnalisme di Tanah Air, bakal segera merambah ke Sulawesi Selatan. 

Founder KJI, Andarizal, mengumumkan bahwa, organisasi tersebut telah resmi berdiri dan memperoleh legalitas hukum untuk beroperasi.

KJI didirikan dengan tujuan utama untuk menyatukan para jurnalis dari berbagai media di Indonesia dalam upaya mempromosikan keberagaman perspektif dan meningkatkan kualitas pemberitaan yang berkualitas dan beretika. 

Dalam pernyataannya, di Padang, Kamis, 4 Juli 2024, Andarizal menekankan pentingnya kebebasan berekspresi dan integritas jurnalistik yang menjadi landasan utama KJI.

"Sulawesi Selatan dipilih sebagai langkah awal ekspansi KJI karena potensi besar yang dimiliki dalam dunia jurnalisme lokal. Kami percaya kolaborasi dengan jurnalis-jurnalis handal di daerah Sulawesi akan memperkaya narasi dan memberikan kontribusi positif bagi masyarakat," ujarnya.

Sebagai sebuah wadah perhimpunan jurnalis, KJI juga berkomitmen untuk melindungi kebebasan pers dan memberdayakan jurnalis agar dapat berkembang secara profesional. 

Program-program pelatihan, workshop, dan pertemuan rutin antarjurnalis akan menjadi bagian dari upaya KJI dalam membangun komunitas jurnalis yang kuat dan berintegritas.

Diharapkan kehadiran KJI di Sulawesi Selatan dapat memberikan dampak positif dalam memperkuat industri jurnalisme regional serta menginspirasi generasi muda untuk terlibat aktif dalam dunia pers.

Kolaborasi Jurnalis Indonesia (KJI) siap berkontribusi dalam menghadirkan pemberitaan yang bertanggung jawab dan beretika di Sulawesi Selatan, sesuai dengan moto mereka: "Kolaborasi untuk Jurnalisme Berkualitas".(*)

PADANG - Kepolisian Daerah Sumatera Barat menyatakan siap bersinergi dengan organisasi kewartawanan KJI (Kolaborasi Jurnalis Indonesia), hal tersebut disampaikan oleh Kabid Humas Polda Sumbar Kombes Pol Dwi Sulistyawan.

"Kami menyambut baik kehadiran KJI, dan Kepolisian Daerah Sumatera Barat membuka ruang selebar - lebarnya kepada KJI untuk bersinergi," ungkap Kabid Humas Polda Sumbar, Kombes Pol Dwi Sulistyawan dalam pidatonya pada pengukuhan kepengurusan DPP, DPW - KJI Sumbar, dan DPC KJI Kab/Kota seSumbar, Sabtu (29/06/2024), yang bertempat di Gedung Bagindo Aziz Chan Youth Center (Lantai I).

Kombes Pol Dwi Sulistyawan juga mengapresiasi lahirnya organisasi kewartawanan KJI yang berskala nasional, dan berbasis di Sumatera Barat.

"KJI, organisasi yang berskala nasional dan berkantor utama (berbasis) di Sumatera Barat, kami sangat mengapresiasi hal tersebut. Tentu saja hal ini bukan main-main," sebut Dwi Sulistyawan.

Kabid Humas Polda Sumbar, Kombes Pol Dwi Sulistyawan berharap, sinergi yang dilakukan nantinya dapat membawa kemanfaatan besar bagi masyarakat yang membutuhkan informasi aktual, berimbang, nyata dan mencerdaskan.

"Meroketnya perkembangan informasi di media-media sosial yang bersumber dari warga net, yang tidak memiliki standar (5 W, 1 H) dalam penyampaian informasi seperti seorang jurnalis tidak dapat dielakkan, karena ini bahagian dari dampak perkembangan teknologi informasi.

"Informasi yang bersumber dari warga net di media sosial belum dapat dipastikan kebenarannya, hal ini tentu membuka ruang timbulnya opini liar di masyarakat. Dan kami berharap KJI melalui anggota - anggotanya dapat berperan aktif disini, untuk mencegah informasi yang bernuansa hoax dan merugikan," harap Dwi Sulistyawan.

Pada kesempatan yang sama, Dr. Ir. Basril Basyar. MM, menyebutkan organisasi kewartawanan yang berbasis di daerah sebelumnya telah pernah berdiri didaerah lain.

"Tidak KJI saja, sebelumnya organisasi kewartawanan yang berbasis di daerah telah pernah berdiri," sebut tokoh Pers ini pasca melakukan pengukuhan kepengurusan DPP, DPW KJI Sumbar dan DPC KJI Kab/kota seSumbar.

Basril Basyar berharap KJI mampu berkontribusi nyata dalam memperkuat benteng pers yang kerap mendapat ancaman dari kepentingan oknum-oknum.

Tokoh Pers Sumatera Barat ini juga mengingatkan tidak mudah dalam mengembangkan organisasi yang baru didirikan.

"Kepengurusan KJI harus berjuang ekstra keras, karena akan banyak tantangan kedepannya, tidak mudah mengembangkan organisasi yang baru berdiri. Semoga KJI mampu menjadi konstituen Dewan Pers secepat mungkin, yang memenuhi persyaratan utama, yakni memiliki perwakilan 50 % + 1 dari jumlah keseluruhan Provinsi (38 Provinsi) se Indonesia," pesan Dr.Ir.Basril Basyar, MM.

Sementara itu, Denni Handani, mewakili pendiri KJI menjelaskan kelahiran KJI mengukir sejarah  baru bagi penggiat pers di Sumatera Barat.

"Kelahiran KJI mengukir sejarah  baru bagi penggiat pers di Sumatera Barat. Karena saat ini organisasi kewartawanan yang insyaallah, berskala nasional, telah ditetaskan di Ranah Minang yang kita cinta ini," ucapnya.

Lebih lanjut Denni Hand menjelaskan "dengan visi dan misi KJI yang luhur, kami siap menjadi garda terdepan, sebagai pilar keempat, penyeimbang Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif.

"Untuk itu, diusia yang masih sangat muda ini, kami sangat mengharapkan doa masyarakat Sumbar.

Denni Hand juga mengucapkan selamat kepada Ketua dan kepengurusan DPP, DPW dan DPC yang dikukuhkan. Kami yakin saudara-saudara akan dapat melaksanakan program-program organisasi dengan baik dan penuh rasa tanggung jawab," harapnya. (KJI/dn)

PADANG - 29 JUNI 2024 - Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Kolaborasi Jurnalis Indonesia (DPP-KJI) masa bakti periode 2024 - 2027 telah resmi dikukuhkan oleh Ir. Basril Basyar, MM Dewan Kehormatan Organisasi KJI. Prosesi pengukuhan dan penyerahan bendera petaka simbol organisasi tersebut berlangsung di Gedung Bagindo Aziz Chan Youth Center Kota Padang, provinsi Sumatera Barat.

Setelah resmi dikukuhkan, Ketua DPP-KJI Jongguk Maransi Siagian, kemudian langsung mengukuhkan kepengurusan Dewan Pempinan Wilayah (DPW) Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) yang dikomandoi oleh Peter Prayuda, Sukra Rahmat Putra S.Kom Sekretaris dan Bendahara Ridwan Syafriandi S.IP.

Hadir diacara pengukuhan yakni, Pejabat Pemprov Sumbar yang mewakili Gubernur, Kapolda Sumbar, mewakili Kabid Humas Kombes Pol Dwi Sulistyawan, Kapolresta Padang, mewakili Kasi Humas Polresta Padang Ipda Yanti Delfina, Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Padang, Wismelliar Teinike Yulvera, mewakili Kepala Diskominfo Padang, serta beberapa LSM yang ada di Kota Padang.

Mewakili Kapolda Sumbar, Kabid Humas Kombes Pol Dwi Sulistyawan, dalam berbagai kesempatan mengajak insan pers untuk senantiasa mendukung program Pemerintah dan menjunjung tinggi Kode Etik Jurnalistik demi citra, kredibilitas dan integritas wartawan.

Atas nama Polda Sumbar, saya mengucapkan selamat kepada pengurus KJI yang dikukuhkan. Semoga dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab membawa arah organisasi lebih baik”.

Selain itu, apabila ada permasalahan antara wartawan dan anggota personel kepolisian dibawah jajaran Polda Sumbar yang bertikai. Kemudian, ada rekomendasi dari wadah organisasi kewartawanan KJI yang akan segera kami tindaklanjuti, ujar Kombes Pol Dwi Sulistyawan.

Pada kesempatan tersebut, Deni Handani, salah seorang pendiri KJI memaparkan awal mula berdirinya organisasi kewartawanan itu hingga bisa berbadan hukum dengan, SK. Menkumham Republik Indonesia No AHU. 0011133.AH.01.07.TAHUN 2023. (Akte Pendirian Tanggal 25 November 2023 No. 35), NPWP – 01.927.644.3-201.000. Tidak semudah membalikan telapak tangan. 

Kemudian, keberadaan KJI merupakan sejarah bagi kita insan pers Sumbar. Sebab, satu-satunya organisasi pers DPP-nya ada di Sumbar hanya KJI. Untuk itu, dengan telah terselenggaranya proses pengukuhan ini, kalau tadi KJI merekrut anggota, kedepannya KJI yang akan dilirik anggota, harapnya.

Terpisah, Andarizal Ketua Pendiri KJI meminta kepada semua pengurus yang telah dikukuhkan supaya lebih serius lagi melakukan pengembangan sayap organisasi, jangan hanya berpangku tangan. Sebab, target kita ke Dewan Pers,” jelasnya.

Andarizal juga tak lupa mengucapkan terima kasih kepada para donatur yang telah memberikan kontribusinya terhadap acara pengukuhan kepengurusan organisasi Kolaborasi Jurnalis Indonesia (KJI). “Saya, selaku ketua pendiri KJI mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung kegiatan ini,” katanya. ***