Di bawah terik matahari Kota Padang dan hamparan aspal Sumatera Barat, antrean kendaraan di SPBU bukan sekadar pemandangan rutin. Di sana, terselip sebuah ironi yang menyesakkan dada. Saat pemerintah membanggakan sistem barcode sebagai "benteng" digital untuk melindungi hak masyarakat kecil, di lapangan, benteng itu tampak keropos, ditembus oleh dalih-dalih klasik yang dipelihara secara terorganisir.
Kabar angin kini telah berubah menjadi fakta yang kasat mata. Oknum-oknum pemain minyak subsidi, baik Biosolar maupun Pertalite dengan tanpa beban berdalih bahwa tindakan mereka hanyalah upaya "mencari tambahan belanja". Narasi kemiskinan dan kebutuhan ekonomi digunakan sebagai tameng untuk melegalkan praktik culas yang jelas-jelas merampas hak nelayan, petani, dan pengemudi angkutan umum yang hidupnya bergantung pada harga subsidi.
Namun, benarkah ini sekadar urusan "perut" individu? Jika kita melihat polanya, ini bukan lagi tentang urusan dapur yang kosong, melainkan tentang keserakahan yang terstruktur. Subsidi yang seharusnya menjadi napas bagi produktivitas rakyat kecil, justru menguap ke tangki-tangki siluman untuk kepentingan bisnis ilegal.
Hal yang paling mengusik nalar publik adalah fenomena "hilangnya" informasi. Kolaborasi Jurnalis Indonesia (KJI) menangkap sebuah keganjilan yang sistematis, setiap kali berita mengenai oknum pemain minyak ini tayang di portal media, YouTube, atau TikTok, dalam hitungan jam, konten tersebut lenyap tanpa jejak.
Ini bukan sekadar masalah teknis. Ini adalah indikasi kuat adanya "tangan-tangan gaib" yang bekerja dalam kegelapan. Ada kekuatan yang cukup besar untuk melakukan tekanan, melakukan mass reporting, atau bahkan "membeli" diamnya sebuah informasi. Jika sebuah kejahatan sudah mampu mengontrol arus informasi di ruang publik, maka kita tidak lagi hanya berhadapan dengan oknum SPBU, melainkan sebuah sindikat yang rapi dan berbahaya.
Desakan KJI agar Forkopimda Sumatera Barat segera turun tangan bukan sekadar gertakan sambal. Ini adalah panggilan darurat. Kehadiran aparat penegak hukum dan pemerintah daerah tidak boleh hanya sekadar seremoni potong pita atau sidak yang bocor sebelum dimulai.
Masyarakat butuh melihat Forkopimda hadir sebagai representasi negara yang tidak kalah oleh premanisme ekonomi. Jika sistem barcode yang canggih saja bisa diakali, maka hanya ketegasan hukum dan pengawasan fisik yang ketat yang mampu mengembalikan rasa keadilan.
Minyak subsidi adalah amanah APBN, uang rakyat yang dipercayakan untuk menjaga stabilitas hidup orang banyak. Membiarkan penyelewengan ini terus terjadi sama saja dengan membiarkan perampokan di siang bolong terhadap hak-hak masyarakat kurang mampu.
Sumatera Barat tidak boleh kalah oleh oknum yang berlindung di balik narasi "cari tambahan". Kita menanti keberanian pemimpin daerah, apakah mereka akan berdiri tegak membela hak rakyat, atau membiarkan layar informasi terus gelap dan tangki subsidi terus bocor ke tangan yang salah?
Padang, 21 Desember 2025
Penulis: Andarizal, Ketua Umum DPP-KJI
