Di tengah riuh rendah transformasi digital, ada pemandangan yang mengusik nalar sehat di berbagai instansi pemerintahan di Sumatra Barat (Sumbar). Layar gawai masyarakat kini tak ubahnya panggung pertunjukan. Melalui algoritma Facebook, Instagram, dan TikTok, kita disuguhi fragmen-fragmen kegiatan pimpinan yang dikemas sedemikian rupa estetik, heroik, namun sering kali hampa substansi.
Kolaborasi Jurnalis Indonesia (KJI) menangkap fenomena ini bukan sebagai kemajuan komunikasi, melainkan sebagai kemunduran transparansi. Fenomena ini adalah "Teater Birokrasi" yang dipentaskan di atas panggung media sosial.
Ketua Umum DPP-KJI, Anda Rizal, menyuarakan apa yang selama ini menjadi bisik-bisik di kedai kopi, bahwa media sosial instansi telah berubah menjadi instrumen "Asal Bapak Senang" (ABS). Karena konten diproduksi oleh lingkaran dalam tim kreatif yang nasib kariernya bergantung pada sang pimpinan maka objektivitas menjadi barang langka.
Narasi yang dibangun adalah narasi pesanan. Tidak ada ruang bagi kritik, tidak ada celah untuk kegagalan. Yang tersisa hanyalah wajah pimpinan yang tersenyum saat seremoni, sementara persoalan mendasar di akar rumput sering kali terpotong oleh durasi video yang hanya 60 detik.
Ada ironi besar yang terselip di balik layar. Padahal, setiap instansi memiliki alokasi anggaran liputan dan publikasi yang bersumber dari uang rakyat. Namun, alih-alih merangkul media profesional, baik cetak, online, maupun TV yang bekerja dengan standar verifikasi ketat, instansi lebih asyik bermain dalam ekosistemnya sendiri.
Mengapa? Karena wartawan bertanya, sementara algoritma hanya menerima. Wartawan mengejar akurasi 5W + 1H, sementara tim media sosial sering kali alpa mencantumkan hal paling mendasar, kapan, di mana, dan untuk apa kegiatan itu dilakukan. KJI menyoroti betapa banyak unggahan megah yang tidak jelas detail waktunya, seolah-olah informasi publik hanyalah soal visual, bukan soal kebenaran data.
Namun, para pemangku kebijakan lupa satu hal, masyarakat Sumatra Barat adalah pemilih yang cerdas dan kritis. Rakyat tidak bodoh. Mereka bisa membedakan mana emas murni jurnalisme dan mana loyang pencitraan. Masyarakat mulai jengah melihat linimasa yang dipenuhi kegiatan seremonial pimpinan, sementara akses terhadap informasi yang berdampak langsung pada kehidupan mereka justru tertutup rapat.
Membiarkan media sosial menjadi satu-satunya corong informasi adalah upaya penggiringan opini yang berbahaya. Tanpa kehadiran pers independen sebagai penyeimbang, ruang publik hanya akan diisi oleh gema suara kekuasaan yang narsistik.
Kritik tajam dari KJI ini seharusnya menjadi alarm bagi setiap instansi di Sumbar. Anggaran publikasi harus dikembalikan pada fungsinya, mendukung penyebarluasan informasi yang kredibel melalui kemitraan strategis dengan pers, bukan sekadar membiayai produksi konten "pemujaan" individu.
Sudah saatnya tirai pencitraan ini dibuka. Panggung teater harus diubah kembali menjadi ruang pelayanan publik. Karena pada akhirnya, kehormatan seorang pemimpin tidak terletak pada berapa banyak likes yang didapat di Instagram, melainkan pada seberapa besar manfaat yang dirasakan rakyat tanpa perlu dikemas dalam filter kamera.
Padang, 21 Desember 2025
Oleh: Redaksi
