JAKARTA - 8 DESEMBER 2025 - Kabinet Indonesia Maju bergerak cepat menanggapi krisis kemanusiaan di Sumatera. Hari itu, suasana serius menyelimuti Kantor Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam), di mana Menko Polkam Jenderal TNI (Purn) Djamari Chaniago memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) krusial.
Rakor ini merupakan tindak lanjut langsung dari arahan Presiden Prabowo Subianto, yang menuntut respons terpadu dan cepat atas bencana alam yang kini melanda beberapa wilayah di Pulau Sumatera.
Dalam rapat, hadir para pucuk pimpinan penopang stabilitas dan keamanan nasional, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, dan Kepala BIN Jenderal TNI (Purn) Muhammad Herindra. Pertemuan ini secara tegas mengkonsolidasikan kekuatan Tripartit pertahanan dan keamanan negara untuk fokus pada satu tujuan, mempercepat pemulihan Sumatera.
Menko Djamari Chaniago menekankan urgensi dari kolaborasi yang solid. "Seluruh unsur yang terlibat harus bergerak secara terpadu sesuai tugas dan kewenangannya masing-masing," ujarnya, menandaskan bahwa penanganan di lapangan harus berjalan "cepat, tepat, dan terukur."
Rapat tersebut berfokus pada mekanisme penguatan koordinasi lintas sektor. Upaya ini mencakup segala aspek, mulai dari percepatan evakuasi warga yang terjebak, distribusi bantuan kemanusiaan yang harus tepat sasaran, hingga pemulihan vital infrastruktur dan layanan dasar yang terputus.
Menko Polkam secara spesifik menggarisbawahi peran sentral masing-masing lembaga dalam operasi kemanusiaan ini.
"Polri dan TNI memiliki peran penting dalam mendukung penanganan di lapangan, termasuk pengamanan dan bantuan kemanusiaan, sementara BIN berperan dalam memperkuat pemantauan dan analisis situasi," tegas Menko Djamari.
Peran ini memastikan bahwa di garis depan, pasukan TNI dan Polri tidak hanya bertindak sebagai pengaman, tetapi juga sebagai motor utama logistik dan evakuasi, menyalurkan harapan di tengah puing-puing. Sementara itu, Badan Intelijen Negara (BIN) bertugas memastikan informasi situasi di lapangan teranalisis dengan baik, memungkinkan pengambilan keputusan strategis yang tepat waktu.
Namun, kecepatan dan ketepatan operasi tidak akan maksimal tanpa dukungan situasi yang kondusif. Menko Djamari secara tegas menyatakan bahwa stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat adalah prasyarat penting agar seluruh kebijakan pemerintah dapat berjalan optimal dan pemulihan dapat segera terlaksana.
Sejalan dengan hal tersebut, Menko Polkam turut menyuarakan imbauan kepada masyarakat. Beliau meminta agar publik tetap menjaga ketertiban, menyampaikan aspirasi secara damai dan terukur, serta menghindari provokasi.
"Seluruh pihak harus mengedepankan sikap saling menghormati dan tidak mudah terprovokasi, baik di ruang publik maupun di ruang digital," imbaunya, menekankan bahwa di masa krisis, persatuan adalah kekuatan utama bangsa.
Selain membahas respons bencana, Rakor ini juga mencakup langkah antisipatif untuk mengamankan perayaan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026, persiapan yang vital mengingat tingginya mobilitas masyarakat menjelang akhir tahun.
Kemenko Polkam memastikan akan terus menjadi simpul koordinasi, memastikan sinkronisasi kebijakan antara pusat dan daerah berjalan mulus, demi terciptanya respons pemerintah yang cepat dan terukur di tengah cobaan alam yang dihadapi Sumatera. (And)
