Suasana pagi di sudut-sudut kota Padang terasa berbeda. Di balik kepulan uap teh talua dan aroma sarapan, sebuah kabar tak sedap berhembus kencang, dibawa "angin mamiri" hingga ke telinga para pengunjung setia warung kopi. Isu panas ini bukan soal politik daerah, melainkan tentang polemik di tubuh Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Sumatera Barat yang dikabarkan tengah diguncang prahara internal.
Berdasarkan kabar yang beredar luas, sejumlah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) hingga Kepala Satuan Kerja (Ka Satker) di lingkungan PJN Sumbar dikabarkan tengah mengajukan surat pindah tugas. Jika fenomena ini benar adanya, maka ini merupakan peristiwa langka, sebuah "eksodus" birokrasi yang mengirimkan sinyal kuat bahwa ada sesuatu yang tidak beres di balik pintu kantor BPJN.
Publik pun mulai bertanya-tanya. Mengapa para pejabat teknis yang memegang peran krusial ini memilih untuk angkat kaki secara bersamaan?
Spekulasi yang berkembang mengarah pada gaya kepemimpinan Elsa Putra Friandi sebagai Kepala Balai. Ia dinilai terlalu otoriter dan kerap menunjukkan sikap "mau menang sendiri". Dalam sebuah organisasi besar yang mengelola triliunan rupiah uang negara untuk infrastruktur rakyat, keharmonisan adalah kunci. Namun, ketika bawahan merasa tidak lagi sejalan dengan pola pikir pimpinan yang dianggap menutup ruang dialog, perpecahan pun menjadi niscaya.
Sangat disayangkan jika seorang pimpinan, yang sejatinya berangkat dari bawah dan pernah merasakan pahit-getirnya menjadi PPK maupun Ka Satker, justru dianggap abai terhadap aspirasi timnya. Logikanya, pengalaman masa lalu seharusnya menjadikan sang Kepala Balai sebagai sosok pengayom dan panutan, bukan sumber keresahan.
Ego kepemimpinan yang berlebihan berisiko menciptakan dampak domino. Sumatera Barat, dengan tantangan geografisnya yang berat, membutuhkan fokus penuh dalam pengerjaan jalan dan jembatan. Jika energi para pejabatnya habis terkuras untuk konflik internal atau sekadar mencari jalan keluar demi menghindari tekanan atasan, maka rakyatlah yang akan merugi karena pembangunan terhambat.
Kepemimpinan bukan hanya soal memerintah, tapi soal memimpin hati. Saat ini, publik menanti apakah "angin mamiri" di kedai kopi ini akan berlalu sebagai rumor belaka, atau justru menjadi pembuka jalan bagi evaluasi besar-besaran di tubuh BPJN Sumbar. Direktorat Jenderal Bina Marga, tidak boleh tutup mata. Perlu ada evaluasi menyeluruh untuk memastikan apakah ini murni persoalan karakter kepemimpinan atau sekadar dinamika organisasi yang biasa.
Padang, 31 Januari 2026
Oleh: Andarizal
