PADANG – Menindaklanjuti musibah banjir yang melanda Kota Padang pada awal Januari 2026, Walikota Padang Fadly Amran melakukan kunjungan kerja ke kantor Balai Wilayah Sungai Sumatera V (BWSS-V) Padang, Jumat (2/1). Pertemuan ini bertujuan untuk menyinkronkan langkah taktis antara Pemerintah Kota dan penyedia infrastruktur sungai guna mencari solusi jangka panjang.
Dalam pertemuan tersebut, Fadly Amran menyampaikan keresahan warga yang merasa upaya pembersihan drainase dan sedimen secara gotong-royong selama ini belum mampu membendung luapan air saat intensitas hujan tinggi.
"Warga bertanya, sampai kapan kami harus terus mengangkat sedimen jika air tetap masuk? Kami butuh kepastian teknis, mana daerah yang masih bisa kita amankan dan mana zona yang memang sudah berbahaya untuk dihuni secara permanen," tegas Fadly kepada jajaran BWSS-V.
Kepala BWSS-V Padang, Naryo Widodo, menjelaskan bahwa pihaknya tengah melakukan evaluasi mendalam terhadap kapasitas tampung sungai-sungai utama di Padang. Salah satu yang menjadi sorotan adalah Batang Kandis.
Naryo memaparkan adanya peningkatan kapasitas desain untuk menampung debit air yang lebih besar.
"Kita sudah meningkatkan kapasitas desain dari 305 menjadi 430. Namun, kita juga harus menghitung efisiensi anggaran agar tidak terjadi pemborosan jika desain dipaksakan hingga 600 tanpa urgensi teknis yang tepat," jelas Naryo.
Pertemuan tersebut menghasilkan kesepakatan mengenai linimasa penanganan dampak banjir:
* Jangka Pendek (3 Bulan): Fokus pada pekerjaan tanggap darurat, termasuk pembangunan bronjong (gabion) di titik-titik kritis seperti kawasan Batu Busuak untuk menahan erosi tebing sungai.
* Jangka Panjang (2 Tahun): Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi (RR) yang menyeluruh. Tahun 2026 ini akan menjadi tahun krusial untuk pematangan desain baru yang lebih adaptif terhadap perubahan iklim.
Walikota Padang berharap dengan koordinasi ini, masyarakat mendapatkan kejelasan mengenai status keamanan wilayah mereka. Fadly juga meminta BWSS-V untuk segera memetakan "zona merah" yang secara teknis sulit untuk dilindungi dari luapan air, agar pemerintah bisa mengambil langkah relokasi jika diperlukan.
Pertemuan ditutup dengan komitmen kedua belah pihak untuk mempercepat proses administrasi agar pengerjaan fisik di lapangan tidak terhambat oleh birokrasi, mengingat cuaca ekstrem yang masih mengancam wilayah Sumatera Barat. (And)
