PADANG – Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar) terus memacu peran perhutanan sosial sebagai instrumen strategis untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar kawasan hutan. Upaya ini dipertajam melalui Bimbingan Teknis (Bimtek) Penyusunan Rencana Usaha Perhutanan Sosial (RUPS) yang digelar di The ZHM Premiere Hotel Padang, Kamis (22/1/2026).
Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah, yang membuka langsung kegiatan tersebut menegaskan bahwa perhutanan sosial kini bukan sekadar program pengelolaan hutan, melainkan pilar utama dalam strategi pembangunan daerah.
"Melalui kegiatan ini, kita harapkan kapasitas kelompok pengelola usaha perhutanan sosial semakin meningkat dan mampu mengembangkan bidang usaha yang benar-benar dibutuhkan pasar," ujar Mahyeldi.
Gubernur memaparkan data yang signifikan terkait perkembangan sektor ini. Hingga saat ini, luas kawasan perhutanan sosial di Sumatera Barat telah mencapai 340 ribu hektare.
Dampak ekonominya pun mulai dirasakan nyata oleh masyarakat. Sejak tahun 2025, rata-rata pendapatan petani hutan di Sumbar tercatat menyentuh angka Rp3,1 juta per bulan. Menurut Mahyeldi, capaian ini membuktikan bahwa hutan yang lestari mampu memberikan nilai tambah ekonomi jika dikelola dengan manajemen yang baik.
"Perhutanan sosial adalah solusi strategis. Masyarakat diberikan ruang dan kepercayaan untuk mengelola hutan secara mandiri dan bertanggung jawab, dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan," tambahnya.
Bimtek yang diinisiasi oleh Dinas Kehutanan Provinsi Sumbar ini bertujuan untuk memperkuat tata kelola kelembagaan dan mendorong peningkatan level Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS). Targetnya, kelompok-kelompok yang berada di level Silver dapat naik ke Gold, dan dari Gold menuju Platinum.
Sebanyak 90 peserta mengikuti kegiatan ini, yang terdiri dari:
* 60 Pengelola KPS/KUPS dari 30 kelompok usaha dengan komoditas beragam seperti kopi, durian, madu, gaharu, rotan, hingga ekowisata.
* 30 Pendamping dari unsur penyuluh kehutanan ASN dan organisasi non-pemerintah (NGO/CSO).
Selain penguatan ekonomi, langkah ini juga menjadi bagian dari dukungan Sumbar terhadap rencana operasional FOLU Net Sink 2030, sebuah komitmen iklim untuk memastikan penyerapan karbon yang lebih besar dari sektor hutan dan lahan.
Acara ini turut dihadiri oleh perwakilan Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial Kementerian Kehutanan, Kepala Dinas Kehutanan Sumbar, perwakilan Bank Indonesia, serta UPTD PLUT Koperasi dan UMKM.
Gubernur berharap sinergi ini menghasilkan dokumen RUPS yang matang sehingga produk-produk hasil hutan Sumbar memiliki daya saing tinggi dan mampu membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat setempat. (And)
