Di panggung media sosial, kemiskinan kini bukan lagi sekadar potret angka statistik yang harus dientaskan, melainkan dekorasi estetik untuk membangun citra "merakyat." Kita terjebak dalam sebuah anomali kepemimpinan, ketika seorang pejabat publik lebih sibuk mengatur sudut pandang kamera ketimbang menajamkan sudut pandang kebijakan. Inilah era Pencitraan Biaya Murah, di mana popularitas diraih bukan dari hasil keringat dan inovasi, melainkan dari klaim sepihak atas dana umat atau CSR (Corporate Social Responsibility).
Pemandangan itu terasa akrab di beranda ponsel kita. Seorang Gubernur, Wakil Gubernur, Walikota, atau Bupati hadir di rumah reot seorang warga. Ada pelukan hangat, tutur kata yang teduh, dan penyerahan bantuan, entah itu bedah rumah, sembako, atau amplop tunai. Sepintas, ini adalah potret pemimpin idaman. Namun, jika kita telisik lebih dalam, bantuan tersebut sering kali bersumber dari dana BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) juga CSR.
Di sinilah letak ironi moralnya. Dana BAZNAS adalah zakat dan infak dari masyarakat, yang pengelolaannya telah diamanahkan kepada lembaga amil yang memiliki prosedur profesional. Begitu juga dengan dana CSR. Ketika kepala daerah mengambil alih peran "penyalur utama" demi kepentingan konten, ia sedang melakukan pembajakan jasa. Ia menggunakan uang umat untuk membeli "rating" politik pribadinya. Ini adalah strategi politik yang sangat murah, mendapatkan nama besar tanpa mengeluarkan modal pribadi sepeser pun.
Secara psikologis, pemimpin yang gemar "eksen" atau flexing bantuan di media sosial menunjukkan gejala narsisme kepemimpinan. Mereka butuh validasi instan dalam bentuk "Like" dan komentar pujian. Padahal, tugas utama seorang kepala daerah adalah berpikir makro, bagaimana agar tahun depan tidak ada lagi rumah yang perlu dibedah, atau bagaimana sistem ekonomi dibangun agar rakyat tidak perlu lagi mengantre sembako.
Kehadiran fisik mereka di setiap seremoni kecil justru mempertanyakan efektivitas kerja mereka. Jika Gubernur, Wakil Gubernur, Walikota dan Bupati punya waktu setiap hari hanya untuk membuat konten penyerahan bantuan, lantas siapa yang sedang duduk di kantor untuk membedah problem banjir, kemiskinan sistemik, atau ketimpangan ekonomi? Jangan-jangan, kemiskinan sengaja dipelihara sebagai cadangan konten saat elektabilitas mulai menurun.
Merujuk pada nilai-nilai integritas, tindakan mengaburkan asal-usul bantuan adalah bentuk ketidakjujuran publik. Jika hadits Nabi SAW menyebutkan bahwa salah satu tanda munafik adalah berkhianat saat diberi amanah dan berdusta dalam bicara, maka memosisikan dana umat seolah-olah "kebaikan pribadi" adalah pengkhianatan halus terhadap kepercayaan publik.
Rakyat berhak tahu bahwa bantuan itu adalah hak mereka yang dikelola negara, bukan pemberian pribadi yang menuntut balas budi berupa suara di kotak penalti pemilu nanti. Pemimpin yang jujur akan mengedukasi masyarakat tentang sistem, bukan memelihara mentalitas "pejabat adalah juru selamat."
Sumatera Barat, dan daerah mana pun di Indonesia, tidak butuh pemimpin yang hanya pandai bersilat lidah dan bersolek di depan lensa. Kita butuh pemimpin yang otentik, yang bekerja dalam senyap demi sistem yang adil, yang memastikan BAZNAS dan CSR bekerja secara mandiri tanpa intervensi pencitraan, dan yang tangannya lebih sering menggenggam kebijakan strategis daripada memegang ponsel untuk swafoto di depan rumah warga miskin.
Sudah saatnya kita berhenti mengagumi pemimpin yang menjual kemiskinan demi rating. Sebab, pemimpin yang sungguh-sungguh mencintai rakyatnya akan merasa malu jika penderitaan warganya dijadikan konten, apalagi dijadikan alat untuk memperpanjang napas kekuasaan.
Padang, 5 Maret 2026
Oleh: Andarizal
