SUMBAR - Malam pekat Sabtu (22/11/2025) di Kabupaten Padang Pariaman diwarnai oleh kabar mendesak, ruas jalan vital penghubung Padang Baru – Kampung Bonai di kawasan Parit Malintang mendadak amblas. Infrastruktur yang menjadi nadi mobilitas warga ini terputus, mengancam isolasi bagi masyarakat sekitar.
Namun, respons Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman tak kalah cepat dari jatuhnya tanah. Hanya berselang beberapa jam setelah insiden, Bupati John Kenedy Azis (JKA) langsung mengambil kendali dengan serangkaian instruksi tegas, memimpin jajaran pemerintah daerah dalam operasi tanggap darurat yang terukur.
"Bencana ini harus kita respon dengan cepat dan tepat. Saya instruksikan seluruh jajaran agar bergerak malam ini juga. Masyarakat tidak boleh dibiarkan lama berada dalam kondisi terisolasi,” tegas Bupati JKA, menggarisbawahi urgensi situasi.
Kepala Dinas PUPR menjadi target instruksi pertama, tim teknis diperintahkan segera meluncur ke lokasi kejadian untuk melakukan survei teknis mendalam. Analisis ini menjadi kunci untuk menentukan desain penanganan yang paling aman dan efektif, menghindari perbaikan tambal sulam yang berisiko.
Respons Padang Pariaman tidak hanya berhenti di lapangan, namun juga bergerak cepat di ranah administrasi darurat. Bupati JKA memerintahkan Sekretaris Daerah untuk segera mengkaji dan mempersiapkan Surat Keputusan (SK) Tanggap Darurat mengingat bencana telah berlangsung selama dua hari.
Secara paralel, Dinas PUPR didorong untuk segera mengajukan pencairan dana Belanja Tidak Terduga (BTT). Langkah ini memastikan ketersediaan anggaran yang fleksibel dan cepat untuk memulai pekerjaan fisik perbaikan tanpa terhambat birokrasi normal.
Dalam upaya menjaga transparansi dan akuntabilitas di tengah kecepatan darurat, Bupati JKA juga menekankan pentingnya pengawasan. Seluruh mekanisme administrasi dan teknis pelaksanaan diminta untuk dianalisis dan diawasi ketat oleh APIP/Inspektorat.
Instruksi kepada BPBD Padang Pariaman menunjukkan fokus pemerintah daerah yang tidak hanya reaktif, tetapi juga antisipatif.
"BPBD segera menyiapkan SK Tanggap Darurat dengan mempertimbangkan prakiraan cuaca dari BMKG. Kita harus antisipatif, bukan hanya reaktif,” ujar Bupati.
Koordinasi dengan BMKG bertujuan untuk memastikan rencana penanganan, baik administrasi maupun teknis, memperhitungkan potensi curah hujan atau bencana susulan, sehingga upaya perbaikan tidak terulang sia-sia.
Sebagai penutup dari langkah respons cepat ini, Bupati John Kenedy Azis memimpin langsung observasi lokasi.
Hari ini, Minggu, 23 November 2025, Bupati turun bersama Sekretaris Daerah, tim teknis PUPR, dan BPBD. Kunjungan ini bukan sekadar formalitas, melainkan untuk memastikan langkah strategis dapat segera dieksekusi di hadapan mata, sehingga jalur penghubung yang terputus dapat segera berfungsi kembali, dan risiko bencana susulan dapat diminimalisir.
Laporan cepat terkait kejadian ini juga telah diinstruksikan kepada Pusdalops BPBD Sumbar dan Pusdalops BNPB, memastikan penanganan di Padang Pariaman terintegrasi dengan jaringan penanggulangan bencana nasional. (And/Jr)
