Pemandangan antrean kendaraan yang mengular di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Kota Padang kian hari kian meresahkan. Di balik kemacetan dan keluhan para pengendara, menyeruak isu lama yang seolah menjadi rahasia umum, praktik "pelansir" BBM subsidi. Kabar burung di kedai-kedai kopi hingga obrolan para sopir angkutan kini bukan lagi sekadar bumbu percakapan, melainkan cerminan lubang besar dalam sistem distribusi energi kita.
Secara teknis, pemerintah melalui Pertamina telah memperkenalkan sistem digital berupa QR Code atau barcode melalui aplikasi MyPertamina. Logikanya sederhana, satu kendaraan, satu barcode, satu kuota. Namun, realita di lapangan berbicara lain. Dugaan adanya oknum sopir yang mengantongi lebih dari satu barcode dan beritanya viral menunjukkan bahwa inovasi digital ini belum sepenuhnya mampu membendung kreativitas para pemburu rente subsidi.
Persoalannya bukan hanya terletak pada canggih atau tidaknya sistem, melainkan pada integritas manusia di belakangnya. Aturan dengan jelas mewajibkan operator SPBU untuk mencocokkan barcode dengan nomor polisi kendaraan secara fisik. Jika seorang pelansir bisa lolos dengan berkali-kali mengisi atau menggunakan banyak barcode, maka ada dua kemungkinan yang terjadi, kelalaian petugas atau adanya "main mata" antara oknum SPBU dengan para pelansir.
Kita tidak boleh menutup mata bahwa subsidi BBM adalah uang rakyat. Ketika hak masyarakat umum berpindah ke tangan segelintir oknum untuk diperjualbelikan kembali demi keuntungan pribadi, di sanalah letak ketidakadilan sosial terjadi. Masyarakat kecil yang seharusnya terbantu, justru harus berkorban waktu berjam-jam dalam antrean karena stok BBM yang cepat habis tersedot para pelansir.
Di sisi lain, kita juga harus bersikap objektif. Pertamina dan aparat penegak hukum tidak mungkin bekerja sendirian mengawasi setiap tetes BBM di ratusan pompa semalam suntuk. Namun, fungsi pengawasan dan pemberian sanksi tetap berada di tangan mereka.
Langkah tegas seperti penghentian pasokan sementara atau pencabutan izin bagi SPBU yang nakal adalah pesan kuat yang harus dikirimkan. Sanksi tidak boleh hanya menjadi macan kertas. Jika terbukti ada manipulasi barcode, tindakan hukum harus masuk ke ranah pidana, karena ini menyangkut penyalahgunaan komoditas yang disubsidi negara.
Menuntaskan kemelut antrean BBM di Kota Padang memerlukan nyali dari para pemangku kebijakan. Sistem barcode hanyalah alat, sementara kejujuran dan ketegasan adalah kunci utamanya. Jangan sampai masyarakat luas terus dikorbankan demi kemakmuran segelintir "pemain" minyak di balik layar.
Pemerintah daerah, Pertamina, dan kepolisian harus segera duduk bersama. Sebelum antrean panjang ini memicu gesekan sosial yang lebih luas, transparansi dan audit di lapangan terhadap distribusi BBM di Padang harus segera dilakukan. Jangan biarkan hak rakyat kecil terus menguap di ujung selang SPBU yang tidak amanah.
Padang, 27 Desember 2025
Penulis, Andarizal, Ketua Umum KJI
