Sektor konstruksi dan infrastruktur seringkali menjadi wajah kemajuan sebuah daerah. Namun, di balik megahnya papan proyek dan deru alat berat, tersimpan rahasia umum yang kian mencekik para pelaku usaha kecil, sulitnya kontraktor lokal yang kompeten untuk menembus dinding tebal birokrasi. Video yang viral belakangan ini secara telanjang mengungkap mengapa "pemenang" tender seringkali sudah bisa ditebak sebelum pengumuman resmi keluar.
Masalah utamanya bukan pada ketiadaan modal atau keahlian kontraktor lokal, melainkan pada ekosistem yang korup. Proyek pemerintah yang seharusnya menjadi instrumen pemberdayaan ekonomi daerah, justru kerap berubah menjadi "arisan" bagi lingkaran elit. Jabatan publik disalahgunakan untuk mengalirkan dana negara ke kantong pribadi melalui perusahaan-perusahaan milik keluarga, donatur politik, hingga rekanan birokrat.
Ketika sebuah tender hanya menjadi formalitas belaka, maka kompetensi bukan lagi menjadi nilai jual. Akibatnya, kontraktor-kontraktor berkualitas yang menjunjung tinggi etika profesional memilih mundur. Mereka enggan terjebak dalam sistem yang mengharuskan adanya potongan biaya (fee) ilegal di muka atau tekanan untuk "berbagi" keuntungan dengan pemberi proyek.
Dampak dari praktik nepotisme ini sangat fatal dan langsung dirasakan oleh masyarakat. Ketika proyek jatuh ke tangan kontraktor "karbitan" yang hanya menang karena koneksi, aspek teknis seringkali diabaikan. Untuk menutupi biaya suap dan mengejar keuntungan instan, kualitas material dipangkas secara ekstrem.
Maka jangan heran jika kita sering melihat jalan yang baru selesai dibangun bulan lalu, sudah berlubang bulan ini. Jembatan yang diklaim mampu bertahan puluhan tahun, rusak dalam hitungan minggu, bendungan yang dibangun juga rusak setelah diserahterimakan. Ini bukan sekadar kegagalan konstruksi, melainkan bentuk pengkhianatan terhadap uang rakyat. Pajak yang dibayarkan masyarakat justru berakhir pada infrastruktur "sekali pakai" yang membahayakan nyawa.
Pemerintah harus sadar bahwa digitalisasi sistem pengadaan (e-procurement) saja tidak cukup jika mentalitas "bagi-bagi proyek" masih langgeng di tingkat pengambil kebijakan. Diperlukan beberapa langkah nyata:
* Audit Independen yang Ketat: Setiap proyek harus diverifikasi oleh pihak ketiga yang bebas dari kepentingan politik.
* Transparansi Kepemilikan Manfaat (Beneficial Ownership): Harus ada keterbukaan mengenai siapa sebenarnya pemilik di balik perusahaan pemenang tender guna menghindari benturan kepentingan.
* Sanksi Blacklist Permanen: Perusahaan yang menghasilkan karya di bawah standar atau terlibat suap harus dilarang selamanya mengikuti tender pemerintah.
Sampai kapan kita harus membiarkan anggaran negara menguap demi memperkaya segelintir orang? Pembangunan yang berkelanjutan hanya bisa dicapai jika prosesnya dibangun di atas fondasi kejujuran, bukan di atas pasir nepotisme yang rapuh.
Padang, 15 Januari 2026
Oleh: Andarizal
