Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Sumatera Barat resmi melakukan perombakan formasi pejabat pengawas pada Senin (26/1). Berdasarkan Keputusan Dirjen Bina Marga Nomor 04/KPTS/Db/2026, sejumlah posisi kunci berpindah tangan. Namun, di balik seremonial tersebut, muncul pertanyaan besar, sejauh mana efektivitas rotasi ini dalam membenahi rapor infrastruktur di ranah Minang?
Salah satu poin yang mencolok dalam serah terima jabatan (Sertijab) kali ini adalah pola rotasi internal yang melibatkan nama-nama yang sama. Siska Martha Sari, yang sebelumnya menjabat dua posisi sekaligus (Kasubbag TU dan Kasi Preservasi), kini bergeser menjadi Kasi Pembangunan Jalan dan Jembatan. Begitu pula dengan Wendra dan Yulia Rahmadani yang hanya bertukar posisi di lini teknis.
Fenomena "kursi musikal" ini memicu diskusi kritis mengenai regenerasi kepemimpinan. Meskipun rotasi diklaim sebagai upaya penyegaran, ketergantungan pada figur yang sama menunjukkan dua sisi mata uang:
* Keuntungan: Stabilitas dan pemahaman mendalam terhadap medan proyek yang sudah berjalan.
* Kritik: Potensi minimnya inovasi baru jika pola kerja yang dibawa tetap sama, serta lambatnya munculnya talenta baru di level pengawas.
Pejabat baru yang dilantik tidak sedang menempati posisi yang nyaman. BPJN Sumbar saat ini dihadapkan pada tantangan besar, mulai dari pemeliharaan jalan nasional yang rentan bencana hingga percepatan proyek strategis yang sering terkendala pembebasan lahan.
* Seksi Preservasi: Di bawah kendali Yulia Rahmadani, publik menanti terobosan dalam penanganan respons cepat jalan rusak yang seringkali menjadi keluhan warga.
* Seksi Pembangunan: Siska Martha Sari kini memikul beban penyelesaian proyek fisik tepat waktu di tengah ketatnya pengawasan anggaran di tahun 2026.
Masyarakat Sumatera Barat tentu tidak terlalu peduli dengan siapa yang duduk di kursi jabatan. Yang ditunggu adalah realita di lapangan, jalan yang mulus, jembatan yang kokoh, dan transparansi anggaran.
Rotasi ini tidak boleh hanya menjadi rutinitas administratif untuk memenuhi kewajiban organisasi. Jika perubahan formasi ini tidak diikuti dengan perubahan budaya kerja yang lebih progresif, maka Sertijab ini tak lebih dari sekadar seremoni tanda tangan di atas kertas.
Padang, 26 Januari 2026
Oleh: Andarizal
