PADANG – Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah, mengimbau seluruh lapisan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap bencana potensi hidrometeorologi susulan. Meski puncak musim hujan diprediksi telah terlewati pada akhir tahun lalu, kondisi cuaca di wilayah Sumatera Barat saat ini dinilai masih fluktuatif dan tidak stabil.
Pesan ini ditegaskan Gubernur saat memimpin Focus Group Discussion (FGD) terkait penanganan infrastruktur dan penyediaan kebutuhan dasar pascabencana di Auditorium Gubernuran, Senin malam (5/1/2026).
Gubernur Mahyeldi menjelaskan bahwa meskipun Sumatera Barat telah melewati periode November dan Desember, potensi curah hujan tinggi masih sangat mungkin terjadi dalam beberapa bulan ke depan.
“Cuaca ini belum sepenuhnya stabil. Oleh karena itu, masyarakat tetap perlu waspada dan siaga,” ujar Mahyeldi di hadapan peserta FGD.
Berdasarkan kajian teknis, tingginya intensitas hujan saat ini menjadi ancaman serius bagi kondisi lingkungan yang sudah rentan. Beberapa masalah yang dibahas antara lain:
* Pendangkalan sungai yang memicu luapan air.
* Kerusakan tanggul yang belum pulih sepenuhnya.
* Fasilitas pengendali banjir yang memerlukan perbaikan segera.
Dalam pertemuan tersebut, Gubernur menekankan bahwa keselamatan warga adalah prioritas utama. Ia meminta agar alur informasi dari pemerintah hingga tingkat terbawah dipercepat guna memastikan peringatan dini sampai ke tangan masyarakat pada waktu yang tepat.
“Keselamatan masyarakat adalah yang utama. Edukasi dan kewaspadaan bersama sangat menentukan,” tambahnya. Ia juga berharap masyarakat tidak panik namun tetap memperhatikan informasi resmi dari pihak yang berwenang seperti BMKG.
FGD ini merupakan langkah koordinasi besar yang melibatkan berbagai pihak strategi untuk memulihkan infrastruktur Sumatera Barat. Hadir dalam acara tersebut:
* Unsur Forkopimda Sumbar dan seluruh Bupati/Wali Kota (secara berani).
* Instansi Teknis: BMKG, PLN, Balai Pelaksanaan Jalan Nasional, dan Balai Wilayah Sungai.
* Kementerian Pusat: Perwakilan Bappenas, Kementerian Pekerjaan Umum, serta Kementerian Perumahan dan Permukiman.
Melalui sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, diharapkan risiko bencana dapat ditekan dan pemulihan infrastruktur bagi masyarakat dapat segera terselesaikan secara efektif. (And)
