Dalam dialektika pembangunan daerah, kita sering terjebak pada dikotomi antara kemajuan fisik dan kesejahteraan batin. Kota-kota bersolek, lampu-lampu jalan berpijar mewah, dan aplikasi pelayanan publik diluncurkan dengan gegap gempita. Namun, di balik tirai kecanggihan itu, ada kedaulatan ekonomi akar rumput yang perlahan tercekik oleh kebijakan yang lebih mementingkan citra daripada nyawa.
Etalase Politik vs Realitas Trotoar
Kepala daerah seringkali terjebak dalam "penjara visual". Mereka merasa telah berhasil memimpin jika daerahnya terlihat rapi di kamera drone atau mendapatkan likes ribuan di media sosial. Akibatnya, kebijakan yang diambil seringkali bersifat eksklusif.
Pedagang kecil diusir demi estetika tanpa relokasi yang layak, pasar tradisional dibiarkan kumuh sementara mal megah diberi insentif, dan regulasi dibuat sedemikian rupa hingga mencekik usaha mikro dengan dalih penertiban. Di sinilah pencitraan bekerja sebagai cengkeraman, ia mempercantik permukaan namun mematikan akar.
Regulasi Tanpa Nurani
Produk hukum daerah seperti Pergub atau Perwali seharusnya menjadi payung perlindungan bagi mereka yang paling rentan. Namun, kenyataannya seringkali terbalik. Hukum kerap tajam ke bawah dalam bentuk penertiban harian, namun tumpul ke atas dalam bentuk kompromi kepentingan.
Kepala daerah yang mengerti denyut nadi rakyat seharusnya bertanya. “Apakah aturan ini akan menambah beban di pundak kuli angkut? Apakah kebijakan ini akan mengurangi jatah susu anak-anak para pedagang asongan?” Tanpa pertanyaan-pertanyaan berbasis empati ini, kekuasaan hanyalah instrumen penindasan yang dilegalkan.
Mengembalikan Kedaulatan
Membangun daerah tidaklah salah, namun membangun dengan mengorbankan harkat hidup rakyat kecil adalah sebuah cacat kepemimpinan. Pemimpin yang otentik tidak butuh sorak-sorai semu. Keberhasilan mereka tercermin dari:
* Mudahnya rakyat kecil mendapatkan akses modal dan ruang usaha.
* Perlindungan harga komoditas bagi petani dan nelayan lokal.
* Regulasi yang mengedepankan dialog daripada penggusuran paksa.
Penutup
Sudah saatnya kita berhenti terpukau pada pemimpin yang hanya pandai menata kata dan gambar. Kita butuh pemimpin yang berani menata kehidupan masyarakatnya. Kedaulatan akar rumput tidak boleh kalah oleh syahwat politik lima tahunan. Karena pada akhirnya, kemajuan suatu daerah tidak diukur dari seberapa banyak piagam yang dipajang, melainkan dari seberapa berdaulat rakyatnya dalam mencari sesuap nasi.
Padang, 4 Februari 2026
Oleh: Andarizal
