Pasca-bencana banjir bandang yang melumpuhkan sebagian Sumatera Barat di pengujung 2025, sorotan publik kini tertuju pada satu meja, meja Gubernur. Di tengah upaya rekonstruksi fisik jembatan dan jalan, ada satu fondasi demokrasi yang perlahan runtuh karena diabaikan, yakni keberlangsungan media lokal. Kini saatnya kita bertanya, di mana komitmen nyata Gubernur untuk memastikan pilar informasi ini tidak ikut terkubur bersama material banjir?
Banyak pihak dalam lingkaran kekuasaan mungkin menganggap anggaran publikasi hanyalah "belanja tambahan" atau sekadar pemanis hubungan dengan pers. Pandangan ini tidak hanya keliru, tetapi juga berbahaya. Di masa pemulihan pasca-bencana, anggaran publikasi adalah instrumen negara untuk memastikan hak rakyat atas informasi terpenuhi.
Gubernur Sumbar memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan anggaran tersebut tidak mengalir untuk memoles citra pribadi, melainkan untuk mendukung operasional media lokal yang tengah terpuruk. Ketika kantor media terendam lumpur dan jurnalis kehilangan alat kerja, dukungan melalui belanja iklan pemerintah adalah cara paling bermartabat untuk menjaga ekosistem informasi tanpa harus merendahkan independensi pers.
Kita harus kritis melihat bagaimana anggaran publikasi dikelola. Sering kali, dalam situasi darurat, ada godaan besar bagi penguasa untuk menggunakan anggaran ini sebagai alat "kosmetik politik" memperbanyak foto seremoni penyerahan bantuan daripada menyebarkan informasi evakuasi atau mitigasi yang esensial.
Gubernur harus mampu mengerem syahwat pencitraan tim komunikasinya. Rakyat tidak butuh melihat wajah Gubernur dan kepala daerah yang tersenyum di baliho atau halaman koran, rakyat butuh informasi akurat tentang kapan jalan mereka diperbaiki, di mana bantuan logistik berada, dan bagaimana langkah pemerintah menghadapi potensi longsor susulan. Media lokal adalah satu-satunya kanal yang mampu menyampaikan detail itu hingga ke pelosok nagari.
Membiarkan perusahaan media lokal bangkrut karena ketiadaan kerjasama dari pemerintah provinsi kabupaten/kota adalah bentuk pembiaran terhadap matinya kontrol sosial. Gubernur harus menyadari bahwa media lokal adalah aset daerah. Mereka membayar pajak di Sumbar dan menghidupi putra-putri daerah. Jika anggaran publikasi justru "terbang" ke media nasional atau platform global, maka Gubernur telah gagal melindungi ekonomi kreatif di rumah sendiri.
Kita menuntut langkah konkret. Gubernur harus memerintahkan evaluasi total terhadap distribusi anggaran publikasi di seluruh OPD. Pastikan alokasinya transparan, adil, dan diprioritaskan bagi media yang benar-benar berakar di Sumatera Barat.
Jangan sampai sejarah mencatat bahwa di bawah kepemimpinan saat ini, infrastruktur Sumbar dibangun kembali, namun kemerdekaan dan keberlangsungan pers lokal dibiarkan mati perlahan karena ketiadaan empati kebijakan. Pemulihan Sumbar membutuhkan fakta, bukan sekadar citra.
Padang, 1 Februari 2026
Oleh: Andarizal
