Pepatah lama mengatakan, "Jika kau memberi seseorang ikan, kau memberinya makan untuk sehari. Jika kau mengajarinya memancing, kau memberinya makan seumur hidup." Namun, di panggung politik hari ini, nampaknya "ikan" lebih laku dijual di media sosial ketimbang "kail". Kita sedang terjebak dalam sebuah tren kepemimpinan yang lebih gemar membagikan bantuan habis pakai di depan kamera, ketimbang merumuskan kebijakan yang menciptakan kemandirian ekonomi.
Fenomena pejabat yang memviralkan aksi bedah rumah, pembagian sembako, hingga santunan langsung, kini sudah sampai pada titik jenuh. Masyarakat Sumatera Barat yang dikenal kritis dan memiliki literasi politik yang tajam, tidak lagi bisa dibodohi oleh polesan filter Instagram atau musik melankolis di TikTok. Publik tahu mana ketulusan yang lahir dari kebijakan, dan mana pencitraan yang lahir dari kebutuhan elektoral.
Menjadikan kemiskinan sebagai ajang swafoto adalah bentuk degradasi moral kepemimpinan. Saat seorang pemimpin turun ke lapangan hanya untuk membagikan paket bantuan yang disiarkan secara langsung ke berbagai platform media, ia sedang memperontonkan ketidakberdayaan rakyatnya demi sebuah jempol digital.
Tugas utama seorang Gubernur, Bupati, atau Wali Kota bukanlah menjadi penyalur bantuan sosial (bansos) dadakan. Tugas mereka adalah menjadi arsitek kesejahteraan. Mereka dibayar oleh pajak rakyat untuk berpikir bagaimana mengentaskan pengangguran, bagaimana menghidupkan sektor pertanian yang menjadi tulang punggung daerah, dan bagaimana membuka lapangan kerja melalui investasi yang sehat.
Di Sumatera Barat, kepemimpinan bukan sekadar jabatan administratif, melainkan amanah yang berakar pada adat dan syarak. Filosofi "didahulukan selangkah, ditinggikan seranting" menuntut seorang pemimpin untuk memiliki pandangan yang lebih jauh ke depan (visioner). Ia harus menjadi pelindung yang menjaga martabat rakyatnya, bukan malah mengeksploitasi kesulitan warga demi kepentingan pribadi.
Masyarakat Sumbar tidak butuh pemimpin yang hanya pandai bersandiwara di depan rumah reyot. Kita menanti terobosan nyata, program yang mampu membuat dapur warga tetap mengepul tanpa harus menunggu kunjungan pejabat. Kita butuh "kail" berupa akses modal bagi UMKM, revitalisasi pasar-pasar tradisional, hingga penguatan sektor pariwisata dan industri kreatif yang mampu menyerap tenaga kerja lokal.
Sudah saatnya para pemangku kebijakan di Sumatera Barat berhenti mengejar predikat "peduli" lewat konten-konten yang sifatnya sesaat. Kepedulian sejati tidak diukur dari berapa banyak paket sembako yang tersalurkan, tapi dari berapa banyak angka kemiskinan yang berhasil ditekan melalui kebijakan sistematis.
Rakyat sudah cerdas. Mereka merindukan pemimpin yang bekerja dalam senyap namun hasilnya berisik di dompet masyarakat. Jangan biarkan kemiskinan tetap lestari hanya agar ada alasan bagi pejabat untuk turun ke jalan dan membuat konten. Berikan rakyat "kail", biarkan mereka memancing martabatnya sendiri, dan biarkan Sumatera Barat tumbuh sebagai daerah yang sejahtera tanpa harus mengemis pada pencitraan yang sudah basi.
Padang, 11 Maret 2026
Oleh: Andarizal
