PADANG - Ketua DPC Hiswana Migas Sumatra Barat, Ridwan Hosen, akhirnya angkat bicara menanggapi jeritan para sopir truk logistik terkait antrean panjang dan kelangkaan Biosolar subsidi yang melumpuhkan sejumlah kawasan di Kota Padang, seperti Ampang Alai dan jalur By Pass Kuranji, pada (17/5).
Dalam konfirmasi tertulis yang diterima awak media pada Senin pagi (18/5/2026), Ridwan Hosen secara terbuka mengakui kondisi darurat tersebut, sekaligus memberikan pembelaan terkait posisi Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) yang kerap dituding miring oleh publik.
Ridwan Hosen tidak menampik bahwa antrean mengular kendaraan bertonase besar di Kota Padang telah mengganggu estetika dan kenyamanan publik. Namun, ia menegaskan bahwa pihak pengusaha SPBU telah bekerja sesuai aturan regulasi SOP yang berlaku dalam menyalurkan BBM bersubsidi biosolar dan Pertalit.
"Sikon (situasi dan kondisi) antrean BBM subsidi, terutama Biosolar, memang harus saya akui cukup membuat pandangan yang kurang sejuk. Sebagai SPBU, sudah jalankan sesuai SOP aturan regulasi yang berlaku untuk salurkan BBM bersubsidi," kata Ridwan.
Lebih lanjut, ia merasa bahwa selama ini SPBU selalu dijadikan bemper atau sasaran kesalahan jika terjadi kelangkaan di lapangan. Pihaknya menjamin bahwa para operator di lapangan telah melakukan verifikasi ketat terkait pencocokan data digital.
"SPBU saat kini selalu jadi bumper, seakan-akan tidak jalankan SOP aturan yang berlaku. Kami pastikan dan yakin bahwa oknum SPBU atau operator sudah jalankan aturan SOP yang berlaku, di mana "barcode" cocok dengan nopol (nomor polisi)," tegasnya.
Guna mengurai benang kusut kemacetan dan antrean solar ini, Ridwan Hosen menekankan kata kunci "Sadar basamo-samo" (Sadar bersama-sama). Ia meminta konsumen atau para sopir untuk ikut menaati regulasi dan tidak memaksakan kehendak di lapangan, termasuk tidak marah jika sistem menolak transaksi mereka.
"Satu kata yang bisa menguraikan kemacetan atau antrean ini adalah konsumen bersama-sama mau paham dan mengerti bahwa belilah BBM bersubsidi tersebut sesuai juga dengan SOP aturan regulasi yang berlaku. Jadi sama-sama menjalankan SOP," terangnya. "Konsumen jangan marah saat ditolak dapatkan BBM bersubsidi jika "barcode"-nya terblokir. Hal ini bisa diurus ulang."
Ia juga mengimbau keras para operator untuk langsung menolak kendaraan yang terindikasi melakukan pengisian ganda di luar kuota resmi.
Selain faktor kesadaran konsumen, Ketua Hiswana Sumbar ini menilai akar masalah dari menjamurnya mafia minyak dan pelangsir adalah selisih harga yang terlalu tinggi antara BBM subsidi dan non-subsidi. Ia pun melayangkan usulan makro kepada pemerintah pusat untuk membenahi sistem fiskal energi nasional.
"Harapan kami, kecilkan disparitas harga antara BBM subsidi dengan non-subsidi, maksimal selisihnya Rp2.000 hingga Rp3.000. Atau sekalian samakan harga subsidi dengan non-subsidi, lalu konsumen (yang berhak) bisa "reimburse" dengan pakai kartu yang dibuat khusus menggunakan KTP, NIK, dan lain-lain, seperti yang diterapkan di Malaysia," usul Ridwan.
Ketika dikonfirmasi mengenai kekhawatiran publik adanya oknum internal SPBU yang nekat "main mata" dengan mavia minyak demi keuntungan pribadi, Ridwan Hosen menyatakan kecil kemungkinan pengusaha berani mengambil risiko tersebut karena adanya ikatan hukum formal.
"Rata-rata tidak ada yang mau (bermain dengan mafia) karena sudah menandatangani pakta integritas. Kami juga sudah sering melakukan edukasi agar selalu menaati aturan regulasi yang berlaku," jelasnya.
Kendati demikian, Hiswana Sumbar menyatakan tidak akan melindungi anggotanya jika terbukti secara sah melakukan pelanggaran di lapangan. Ia mengklaim sudah banyak tindakan tegas yang dijatuhkan kepada oknum yang terbukti culas.
"Apabila ada yang melanggat, akan ditindak sesuai aturan perusahaan, mulai dari Surat Peringatan (SP) dan bisa juga langsung PHK. Sudah banyak yang ditindak. Kata kuncinya sadar bersama-sama, dan untuk oknum SPBU: siap ditindak jika melanggar," pungkas Ridwan Hosen menutup konfirmasinya. (And)
