PADANG - DESEMBER 2025 - Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah, kemarin memimpin rapat koordinasi penanganan bencana banjir yang berdampak luas di 14 kabupaten/kota. Rapat yang digelar secara daring tersebut menekankan satu hal krusial, validasi data yang akurat adalah kunci utama untuk membuka gerbang rehabilitasi dan rekonstruksi yang cepat bagi korban dan wilayah terdampak.
Dalam arahannya yang tegas, Gubernur Mahyeldi meminta para kepala daerah untuk tidak main-main dengan angka. "Data harus benar-benar dipastikan valid. Termasuk data korban meninggal. Ini sangat menentukan langkah kita ke depan," tegasnya, sembari menginstruksikan agar proses verifikasi melibatkan unsur TNI dan Polri hingga ke tingkat nagari dan kelurahan. Keakuratan ini dinilai vital, sebab menjadi dasar pengajuan bantuan kepada pemerintah pusat.
Sorotan utama rapat ini adalah nasib warga yang kehilangan tempat tinggal. Gubernur Mahyeldi mendesak percepatan relokasi bagi korban yang rumahnya hilang tersapu air atau mengalami rusak berat. Bagi warga yang tidak memiliki lahan pengganti, Bupati dan Walikota diminta segera mengidentifikasi dan menyiapkan lokasi relokasi baru agar dapat segera dikoordinasikan dengan Kementerian Perumahan.
Kekhawatiran mendalam juga muncul dari sektor pertanian. Bencana ini telah merusak sekitar 3.000 hektare sawah, menimbulkan ancaman serius terhadap produksi pangan lokal menjelang bulan suci Ramadan dan Idulfitri. Mahyeldi memerintahkan OPD terkait untuk bergerak cepat berkoordinasi dengan pemerintah pusat guna mempercepat rehabilitasi lahan pertanian yang menjadi penopang ekonomi masyarakat.
Selain hunian dan pangan, Gubernur juga menyoroti potensi krisis akibat rusaknya infrastruktur. Ia khawatir kerusakan jalan dan jembatan yang masif akan menghambat distribusi barang dan berujung pada inflasi di daerah.
"Dinas BMCKTR Sumbar harus memastikan kondisi seluruh jalan dan jembatan. Koordinasi cepat dengan kementerian terkait serta Komisi V DPR RI mutlak diperlukan," ujarnya, menekankan pentingnya aksesibilitas demi stabilitas harga. Kerusakan irigasi juga menjadi perhatian khusus yang diminta untuk didata cermat dan dikoordinasikan dengan Balai Jalan serta Balai Wilayah Sungai.
Selain itu, banyaknya material kayu besar yang terbawa arus dan menumpuk di area permukiman dan pertanian menjadi PR mendesak. Mahyeldi meminta pemerintah daerah segera menggerakkan relawan dan menyediakan alat seperti chainsaw untuk pembersihan cepat.
Di akhir pertemuan, Sekda Provinsi Sumbar, Arry Yuswandi, mengingatkan daerah yang akan mengakhiri masa tanggap daruratnya untuk segera memasuki masa transisi. Hal ini mencakup penyiapan hunian sementara hingga dokumen perencanaan lengkap yang diperlukan untuk memasuki tahap rehabilitasi dan rekonstruksi. Pemprov berharap seluruh daerah, termasuk yang tidak terdampak, dapat saling mendukung demi pemulihan Sumbar yang lebih cepat dan terkoordinasi. (And)
