AGAM, SUMBAR - Di tengah puing-puing infrastruktur yang porak-poranda dan air mata ribuan warga yang kehilangan tempat tinggal, Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah, melayangkan surat permohonan darurat kepada Pemerintah Pusat. Inti dari permohonan itu adalah agar Presiden Prabowo Subianto dan Menteri Keuangan membatalkan rencana efisiensi Transfer Ke Daerah (TKD) tahun 2026 untuk Sumbar yang nilainya mencengangkan, lebih dari Rp2,6 triliun.
Kunjungan Gubernur Mahyeldi ke Silareh Aia, Palembayan, Kabupaten Agam, Kamis (4/12/2025), bukan sekadar peninjauan biasa. Itu adalah titik tekan di mana ia menegaskan bahwa Sumbar saat ini sedang berjuang hidup. Anggaran yang diusulkan untuk dipotong itu, kini adalah nyawa bagi upaya rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana hidrometeorologi.
"Kita sudah menyurati Bapak Presiden Prabowo dan Menteri Keuangan, agar efisiensi TKD untuk Sumbar dapat dikembalikan. Saat ini kita betul-betul membutuhkan dukungan itu untuk penanganan bencana,” ujar Gubernur Mahyeldi dengan nada tegas.
Bencana yang melanda Tanah Minang telah meninggalkan luka yang dalam dan kerusakan fisik yang masif. Data dari Pemerintah Provinsi Sumbar mencerminkan skala kehancuran yang tak terhindarkan:
* 317 unit rumah hilang terseret arus atau tertimbun longsor.
* 1.018 rumah rusak berat dan 1.787 rumah rusak sedang, meninggalkan ribuan keluarga tanpa tempat bernaung.
* Infrastruktur vital terputus, 94 jembatan rusak, dan sejumlah ruas jalan mulai dari tingkat kabupaten, provinsi, hingga jalan nasional ikut terdampak.
“Fasilitas umum dan rumah masyarakat banyak yang rusak parah,” jelas Mahyeldi. “Saat ini, fokus kita adalah memastikan kebutuhan dasar masyarakat terpenuhi, sambil terus membuka akses ke daerah terdampak, agar bantuan bisa sampai dengan cepat dan merata.”
Mahyeldi menekankan bahwa pengembalian alokasi dana efisiensi TKD ini akan menjadi "penguat" bagi daerah untuk bangkit. Ia menyebut, pemulihan ekonomi dan perbaikan menyeluruh terhadap infrastruktur untuk jangka panjang membutuhkan anggaran yang sangat besar.
Berdasarkan data Kementerian Keuangan, pemotongan yang direncanakan mencapai total Rp2.628.893.437.000. Jumlah ini didistribusikan ke seluruh wilayah Sumbar, di mana Pemerintah Provinsi sendiri menanggung pemotongan sebesar Rp533,6 miliar, sementara Kota Padang sebagai ibu kota harus siap kehilangan Rp371,9 miliar.
Wilayah dengan Pemotongan Terbesar Jumlah Pemotongan (IDR) :
Provinsi Sumbar: 533.696.764.000
Kota Padang: 371.919.111.000
Kab. Agam: 166.044.192.000
Meskipun menghadapi tantangan anggaran, Mahyeldi menyampaikan apresiasinya atas solidaritas yang telah mengalir deras. Bantuan dari Kementerian, BUMN, komunitas perantau, hingga pemerintah provinsi lain terus berdatangan. Komitmen Pemerintah Pusat juga tampak nyata dengan kunjungan langsung dari Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran ke Sumbar.
Namun, di balik apresiasi itu, tersimpan harapan besar bahwa dukungan pusat tidak berhenti pada bantuan darurat, melainkan juga keberpihakan pada kebutuhan anggaran daerah. Pembatalan pemotongan TKD adalah kunci untuk memastikan rehabilitasi tidak tersendat, memungkinkan masyarakat untuk segera kembali menatap masa depan yang lebih kokoh. (And)
