Sambungan catatan yang berjudul "Lampu Kuning Menteri Dody, Sinyal "Pembersihan" di Tubuh Balai dan Dinas PU Sumbar? "
Pernyataan keras Menteri Dody Hanggodo adalah sebuah harapan sekaligus ujian. Apakah audit dan penelusuran aset ini akan menyentuh hingga ke pelosok daerah seperti Sumatera Barat, atau hanya sekadar gertakan di tingkat pusat?
Masyarakat Sumatera Barat butuh pembuktian. Kualitas jalan yang cepat rusak, jembatan, gedung, dreinase serta Proyek embung yang bermasalah adalah alarm bahwa ada "fee" yang dipotong dari hak rakyat. Sudah saatnya Aparat Penegak Hukum (APH) bergerak, menyandingkan data LHKPN dengan fakta di lapangan. Rumah mewah itu mungkin tidak viral di media sosial, namun ia adalah saksi yang tak bisa berbohong atas gaya hidup yang melampaui batas kewajaran seorang abdi negara.
Sebab, tugas ASN adalah melayani rakyat untuk membangun negeri, bukan melayani ambisi untuk membangun istana pribadi.
Saran Tindak Lanjut:
Sebagai langkah preventif dan korektif, keterbukaan proses PHO (Provisional Hand Over) dan transparansi aliran dana di E-Katalog harus diperketat. Tanpa pengawasan yang radikal, "Dinas Basah" akan tetap menjadi lahan subur bagi tumbuhnya oligarki kecil di tingkat birokrasi daerah.
Menimbang Sisi Lain: Antara Beban Risiko dan Integritas yang Tersisa
Namun, di tengah sorotan tajam terhadap gaya hidup mewah oknum tertentu, tidak adil rasanya jika kita menutup mata terhadap realitas lain di tubuh dinas-dinas infrastruktur. Di sana, masih banyak ASN yang bekerja dengan integritas tinggi, bertaruh nyawa di medan berat, mulai dari membelah hutan untuk membuka akses jalan, irigasi hingga berdiri di bawah terik matahari demi memastikan ketepatan mutu aspal atau beton. Mereka adalah para teknokrat yang hidup sederhana, yang bagi mereka, keberhasilan sebuah proyek adalah kepuasan batin yang melampaui angka-angka rupiah.
Harus diakui, posisi seperti Kabid, PPK atau Kasatker adalah jabatan yang sangat rentan secara hukum. Mereka berdiri di atas garis tipis antara diskresi kebijakan dan administrasi yang kaku. Tak jarang, tekanan tidak hanya datang dari godaan materi, tetapi juga dari intervensi eksternal yang sulit dibendung. Dalam banyak kasus, para pejabat ini terjepit di antara target progres fisik yang cepat dengan kerumitan aturan pengadaan yang seringkali tumpang tindih. Bersambung...
Padang, 6 April 2026
Oleh: Andarizal
